MENGAPA KORUPSI ?

Kegiatan institusi yang berkaitan dengan penetapan alokasi anggaran atau layanan penerimaan uang negara memang sangat rawan dengan korupsi, sehingga tak begitu mengherankan ketika terjadi penangkapan atas beberapa orang yang terlibat korupsi anggaran. Mereka mungkin hanyalah segelintir orang yang sedang apes saja, karena sesungguhnya aroma tak sedap ini sudah menjadi rahasia umum.
Anthony Eden (PM. Inggris 1955-1957) menyatakan “Corruption never has been compulsory”. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa korupsi terjadi bukan karena adanya unsur keterpaksaan, tetapi lebih banyak dilandasi oleh motivasi tertentu. Motivasi sebagai kekuatan pendorong perilaku seseorang  menurut konsep Woodworth mempunyai tiga karakteristik, yang pertama intensitas; yaitu menyangkut lemah dan kuatnya dorongan sehingga menyebabkan individu berperilaku tertentu. Kedua pemberi arah; mengarahkan individu dalam menghindari atau melakukan suatu perilaku tertentu. Dan yang ketiga persistensi atau kecenderungan untuk mengulang perilaku secara terus menerus.

Beberapa penelitian empiris menunjukan bahwa pada umumnya faktor penyebab korupsi bermuara dari tiga aspek. Pertama, kerusakan pada pada sistem di bidang hukum, politik, pengawasan, kontrol dan transparansi. Kerusakan ini disebut juga kerusakan makro (negara). Pemimpin dan pejabat negara tidak mampu memberikan hukuman terhadap para pelaku korupsi. Bahkan dibeberapa kasus, banyak pelaku korupsi malah mendapat apresiasi atau bahkan medapat promosi pangkat atau jabatan. Kedua, pengaruh budaya korup di lingkungan kerja dan ketiga faktor mental dan moral individu.

Dalam kasus korupsi di Indonesia, perilaku korup dimulai dengan kuatnya intentitas motivasi dari dalam diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan (need). Rendahnya gaji penyelenggara negara mendorong seorang aparat memanfaatkan otoritas dan kewenangannya sekedar untuk mempertahankan asap dapur mengepul. Perilaku ini diyakini terjadi di seluruh jajaran aparat penyelenggara negara, baik itu di pemerintahan, badan pengawas, penegak hukum dan peradilan. Ketika perbaikan gaji tak kunjung dilakukan, maka terjadi pengulangan perilaku korupsi secara terus-menerus dalam kurun waktu panjang dan akhirnya men-darah daging. Inilah awal dari kerusakan sebuah sistem dan mental penyelenggara negara.

Meski pada akhirnya pemerintah berusaha memperbaiki gaji penyelenggara negara yang dianggap sebagai biang kerok korupsi, ternyata tidak serta merta perilaku korup otomatis menghilang. Begitu mendarah daging-nya budaya korupsi, sehinga banyak penyelenggara negara yang tidak dapat membedakan lagi mana gratifikasi mana ucapan terimakasih. Motivasi korupsi tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi pada pemenuhan keinginan (want).

Tindakan korupsi yang berulang-ulang akan memberikan pelajaran bagi si pelaku untuk pintar menghindar dari jeratan hukum. Korupsi menjadi semakin canggih dan sulit terdeteksi. Korupsi sekarang bukan hanya dibawah atau diatas meja, tetapi bila perlu meja pun ikut dibawa.

Pengobatan pertama adalah perbaikan sistem dengan cara mengurangi interaksi tatap muka antara pemegang otoritas dengan pemilik kepentingan baik itu pengusaha maupun calon penerima dana. Pemanfaatan teknologi informasi akan dapat mengurangi interaksi tatap muka. Kedua, perbaikan lingkungan kerja yang tentunya sangat dipengaruhi oleh figur pimpinan. Dalam budaya paternalis, selain melakukan pengawasan ke bawah, seorang pemimpin harus mampu menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Ketiga, untuk perbaikan mental dan moral individu, maka harus dipenuhi dulu kebutuhan (need) dasar para penyelenggara negara sebagai upaya untuk menghilangkan motivasi pelaku korupsi.