INPRES PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Photobucket
Dibanding dengan peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang lain, Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tak banyak diketahui masyarakat. Tepatnya tanggal 9 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan hari tersebut sebagai hari anti korupsi nasional dan sekaligus mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 yang terdiri dari 10 Instruksi Umum dan 11 Instruksi Khusus yang ditujukan kebeberapa instansi pemerintahan. Instruksi Umum tersebut ditujukan kepada hampir 500 Intansi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan Instruksi Khususnya ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menkeu, Bappenas, Menpan, MenhukHAM, Kem.BUMN, Mendiknas, Menkofindo, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur, Bupati /Walikota.
Dalam instruksi khusus Inpres No.5 Tahun 2004 angka ke-4 huruf e, Presiden menugaskan Men.PAN untuk mengkoordinir, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Inpres tersebut. Menindaklanjuti penugasan tersebut Men.PAN telah membuat organisasi kormonev (koordinasi, monitoring dan evaluasi)yang terdiri dari sekretariat kormonev dan Kelompok Kerja (Pokja) kormonev. Pokja Kormonev sendiri terdiri dari unsur Pemerintahan, LSM, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

Pelaksanaan Kormonev ini di lakukan secara berjenjang, artinya masing-masing instansi pemerintah melakukan Kormonev di lingkungan instansinya dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Men.PAN.  Dengan prinsip kerja kormonev berjenjang tersebut maka struktur organisasi Kormonev dimulai dari kormonev tingkat Nasional, Kormonev Pusat dan Kormonev Daerah. Penanggung-jawab Kormonev Nasional adalah Men.Pan dan pelaksana harianya adalah Deputi Men.PAN Bidang Pengawasan. Sementara itu, Kepala Daerah bertanggung jawab atas  kormonev di tingkat pemerintah daerah melalui koordinasi Sekretaris Daerah sedangkan untuk monitoring dan evaluasinya dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan percepatan Inpres nomor 5 tahun 2004,  maka pada tanggal 7 November 2011 dilakukan Rapat Kormonev Nasional di Grand Sahid  Jakarta. Rapat dihadiri oleh para Sekretaris Daerah dan Inspektur Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia. Hadir dari pemerintah pusat adalah Menteri PAN dan RB yang sekaligus membuka rapat tersebut beserta seluruh jajarannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Transparency International Indonesia (TII) dan United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC).

Tema yang diambil dalam rapat nasional adalah ”Peningkatan Efektivitas Pencegahan Korupsi melalui Penataan dan Manajemen Kinerja Aparatur Negara dalam Kerangka Reformasi Birokrasi”. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karekteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dab bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Tak ada yang nyleneh dari tema dan tujuan reformasi birokrasi. Seperti sudah menjadi kebiasaan kita, selalu hebat dalam tema, tujuan, semboyan, motto dan hal lain dalam tataran wacana, namun dalam implementasi seringkali kedodoran. Hampir tujuh tahun sejak dikeluarkannya Inpres nomor 5 tahun 2004, IPK Indonesia di tingkat Internasional tidak turun secara meyakinkan. Pemberantasan korupsi tidak ditunjukan dengan seberapa banyak koruptor masuk penjara, namun sejauh mana kinerja birokrasi mampu mengurangi kemiskinan. Dan salah satu penyebab yang paling berpengaruh atas terrjadinya kemiskinan di Indonesia adalah korupsi.


Mutasi korupsi di Indonesia memang sangat spektakuler dari awalnya hanya korupsi jalanan kemudian berubah menjadi korupsi diatas meja dan sekarang korupsi dengan kebijakan (corruption by policy) yang biasanya dilakukan rame-rame. Menghapus korupsi yang demikian tentu tidak mudah kecuali seluruh pemangku kepentingan dari tingkat atas sampai bawah konsisten dengan apa yang telah ditetapkan melalui ucapan maupun peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan. Bila tidak demikian, maka semuanya hanyalah kebohongan belaka