SEMINAR PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Photobucket
Bertempat di Gedung Auditoriat PTIK, Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) melaksanakan Seminar Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah pada tanggal 14 Desember 2011 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Bapak Dr. Budiono. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan bahwa perilaku korupsi di lingkungan aparat bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi merupakan KESERAKAHAN.


Seminar yang diisi oleh narasumber dari instansi yang berkompeten seperti Kemenkeu, Itjen kemendagri, BPK-RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mabes Polri dengan dimoderatori oleh Kania Sutisnawinata dari Metro TV dan Indiarto dari TV One, akhirnya menyimpulkan bahwa :
  1. Sistem pengawasan secara umum dapat dikatakan belum berjalan efektif, sebagaimana dindikasikan oleh deviasi antara praktek dan temuan penyimpangan serta antara rekomendasi dan penindaklanjutannya yang diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari aspek regulasi dan manajerial maupun kesisteman termasuk kelembagaan pengawasan;
  2. Sistem penegakan hukum masih dipandang belum efektif, sebagaimana diindikasikan oleh deviasi antara jumlah kasus yang masuk, yang ditangani dan diadili mesin SPP, apalagi jika dibandingkan dengan persepsi publik tentang jumlah kasus korupsi yang terjadi sehingga semakin mempertinggi ketidakpercayaan publik pada pemerintah dan aparat penegak hukum, sementara upaya pemberantasan yang terkesan eksklusif belum mampu memberi efek jera secara umum terhadap perilaku korupsi;
  3. Fenomena penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum terkait pengelolaan keuangan negara, diterangkan oleh berbagai faktor, mulai dari penerapan prinsip transparansi yang masih setengah-tengah, benturan dan ketidaktegasan / kemultitafsiran, peraturan perundang-undangan, sistem integritas yang lemah dan peluang-peluang hukum yang masih bisa dimanfaatkan untuk untuk penyalahgunaan kekuasaan serta kelemahan sistem / lembaga pengawasan dan sistem perencanaan / penganggaran sampai pada kerancuan sistem desentralisasi / otonomi daerah, sistem presedensial dan sistem parlemen, baik dalam praktek maupun konstitusi.

Untuk itu seminar merekomendasikan kepada :
a. BPK RI
  1. Peninjauan kembali standar / kriteria yang digunakan untuk pemeriksaan dan perumusan pernyataan rekomendasi sehingga menjamin implementasi yang lebih efektif dalam rangka meminimalisasi perbedaan persepsi dan kendala dalam menindaklanjuti rekomendasi;
  2. Pengembangan pendekatan pemeriksaan yang lebih strategis sehingga dapat memberi pengaruh yang lebih signifikan dalam menemukan penyimpangan, seperti melakukan verifikasi lapangan (cross check) terutama terkait penerimaan dari sektor swasta;
  3. Evaluasi efektivitas pemberian opini terhadap obyek terperiksa atau setidak-tidaknya meminimalisasi dampak politis akibat pemahaman yang keliru, termasuk dampaknya terkait suksesi kepala daerah.

b. Mahkamah Agung
  1. Pengkajian dan pemecahan permasalahan yuridis terutama terkait pembuktian guna menjamin proses peradilan yang cepat, murah dan sederhana tanpa mengabaikan kepentingan menjunjung rasa keadilan.


c. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
  1. Pengkajian dan pengembangan konsep sinergitas antara pejabat penegak hukum dan inspektorat daerah guna menjamin keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan secara keseluruhan termasuk mekanisme pengawasan masyarakat yang lebih efektif dan terkendali