REMUNERASI TAK MESTI BERSIH

Photobucket
Aparat kementerian keuangan patut bersyukur,  untuk pertama kalinya remunerasi diberikan kepada para pegawainya. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kinerja kementerian keuangan lebih baik dan terukur dibanding dengan instansi lainnya. Sebagai pemegang pundi-pundi keuangan negara, mereka merasa layak untuk lebih dulu menerapkan sistem remunerasi. Salah satu tujuan pemberian remunerasi tersebut tak lain dan tak bukan adalah untuk memberantas korupsi. Tetapi benarkah remunerasi mempunyai korelasi signifikan dengan penurunan korupsi ????

Sampai dengan akhir tahun 2011, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) masih belum secara signifikan mengalami peningkatan. IPK Indonesia berdasarkan survei Transparancy International (TI) masih berada diurutan ke 100 dari 183 negara dengan skor 3 atau naik 0,2 dari tahun 2010 yang memiliki skor 2,8. Menurut  Menurut perhitungan TI, negara dengan skor 0 dianggap sebagai yang terkorup, sedangkan angka 10 adalah yang paling bersih.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menaikan IPK Indonesia, dan salah satunya adalah pemberian remunerasi. Setelah Kementerian Keuangan, remunerasi juga telah diberikan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan para hakim. Dan nantinya akan disusul oleh kementerian dan Lembaga di pemerintah pusat lainnya. Sementara, pemberian remunerasi untuk aparatur di daerah masih jauh dari harapan.

Kecilnya peningkatan IPK Indonesia menunjukan korelasi yang tidak cukup signifikan antara remunerasi dengan penurunan tingkat korupsi. Apalagi dengan terjadinya kasus korupsi akhir-akhir ini, baik yang melibatkan oknum di direktorat pajak maupun aparat penegak hukum. Mungkin fenomena ini akan lebih mencengangkan apabila temuan-temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang rekening gendut di tindak lanjuti aparat penegak hukum, ataupun diterapkannya pembuktian terbalik atas harta kekayaan aparat negara.

Korupsi adalah sebuah sikap mental yang berkaitan dengan keserakahan, dengan demikian pemberantasan korupsi melalui perbaikan sistem penggajian tidak akan serta merta akan menghapuskan perilaku korupsi. Mereka yang terbiasa dengan “pendapatan tinggi” dikarenakan posisinya  di “tempat basah”  akan merasa bahwa remunerasi tidak mampu mencukupi nafsu serakah dan gaya hidupnya.

Ketika korupsi merupakan sikap mental, maka upaya efektif yang bisa dilakukan adalah merubah sikap mental tersebut. Ini memang bukanlah hal mudah, ada dua cara untuk melaksanakannya yaitu melalui kesadaran diri sendiri atau dengan cara paksa.

Kesadaran diri biasanya dimulai dari pemahaman atas nilai-nilai moral yang diajarkan agama, ataupun pendekatan Ilahiah. Namun sayangnya, meskipun Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang agamis, tetapi implementasinya lebih mengedepankan penegakan simbol dibanding nilai agama itu sendiri. Apalagi dengan perubahan sistem politik sekarang ini, simbol agama hanya dijadikan alat untuk meraup suara pemilih. Seyogyanya agama diletakan pada posisi yang tepat, agama adalah nilai yang harus dijunjung dan bukan simbolnya saja.

Dilain pihak, budaya Indonesia yang paternalistik sebenarnya merupakan kekuatan untuk menumbuhkan kesadaran diri. Keteladanan pemimpin, akan memberikan dampak penting bagi perubahan yang dipimpin. Untuk itu, pemimpin di tingkat eselon manapun, harus mampu memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. Pemimpin harus memberikan keyakinan bahwa ucapannya adalah perbuatannya. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bukan kesadaran yang  muncul malah korupsi akan semakin menjadi-jadi.

Perubahan melalui cara paksa adalah dengan perbaikan sistem, dan pemberian efek jera bagi pelaku tindak korupsi. Sistem birokrasi kedepan sedapat mungkin mengurangi durasi tatap muka antara aparatur pelayanan dengan masyarakat pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan sistem rekruitmen dan yang tak kalah penting adalah perbaikan sistem pembinaan karier PNS yang saat ini tidak lepas dari faktor-faktor politis.

Pemberian efek jera dilaksanakan dengan memberikan hukuman seberat-beratnya dan pemiskinan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ini tentu masih lebih ringan dibandingkan hukuman mati yang di jatuhkan pemerintah cina pada koruptor. Jangan sampai para pelaku korupsi merasa untung karena hukumannya yang tidak setimpal. Bagaimana tidak, PNS yang hanya mengandalkan gaji dan pendapat lainnya yang sah, paling tinggi dia hanya mampu menabung tidak lebih dari satu milyar ketika pensiun.(atau masa kerja minimal dua puluh tahun). Adalah menjadi logis bila kemudian terpikir lebih baik korupsi puluhan milyar bahkan ratusan milyar, bila akhirnya hanya divonis 4 tahun dan denda dua ratus lima puluh juta. Masih menguntungkan, karena begitu keluar penjara dia jadi kaya raya.  


Dengan kondisi Indonesia saat ini, sepertinya kita tak bisa terlalu banyak berharap kepada orang lain untuk berubah. Yang bisa dilakukan adalah  perubahan itu harus diawali dari diri sendiri, keluarga serta lingkungan kerja. Disisi lain, ketika remunerasi  tidak memberikan pengaruh signifikan atas  terjadinya penurunan korupsi, maka kebijakan remunerasi tidak harus diberlakukan untuk instansi pusat saja. Tetapi demi keadilan dan perbaikan kesejahteraan PNS, remunerasi harus untuk semua baik pusat maupun daerah.