PAKTA INTEGRITAS

Photobucket
Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, bertempat di Gedung Maghligai Sultan Adam. Bupati Banjar H. Pangeran Khairul Saleh didampingi Ketua DPRD Kabupaten Banjar menyaksikan Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Banjar. Pakta Integritas merupakan salah satu alat (tool) yang dikembangkan Transparency International yang berupa surat pernyataan berisi ikrar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Penerapan Pakta Integritas di lingkungan pemerintah dimaksudkan untuk memperkuat komitmen para aparaturnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh masing-masing kepala SKPD Kabupaten Banjar berisi tujuh janji yaitu :
  1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
  2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
  4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
  5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
  6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
  7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.
Acara ini merupakan implementasi dari  Rencana Aksi Penerapan Pakta Integritas yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 serta Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 049 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pentingnya penerapan pakta integritas sebagai best practice di setiap lini pembangunan untuk mewujudkan Pemerintahan Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebenarnya telah dinyatakan oleh Presiden RI pada Pidato Kenegaraan Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2010 pada tanggal 14 Agustus 2009. Selain itu, konsep, prinsip dan metode Pakta Integritas ini telah dikembangkan di berbagai negara dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya dan hasilnya diakui oleh berbagai lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapat mempersempit peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas ini segera diikuti dengan penerapan  yang dimulai dengan pencanangan zona integritas. Yang dimaksud dengan zona integritas dalam hal ini adalah unit kerja yang dikembangkan sebagai wujud penerapan upaya-upaya konkrit dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka penguatan komitmen anti korupsi.

Zona integritas merupakan unit kerja atau bagian dari Pemeritah Daerah yang dinilai telah memenuhi syarat sebagai wilayah bebas dari korupsi, sebagaimana diamanatkan dalam Diktum Ke-lima Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pembangunan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi akan mendorong terciptanya perbaikan sistem dalam tubuh birokrasi (pemerintahan) yang pada akhirnyaakan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat menjadi pemacu peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mendekati sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN II, yaitu 5,0 pada tahun 2014. Peningkatan IPK merupakan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi yang obyektif dan diakui secara global. Dampak akhir yang kita harapkan adalah  terwujudnya  iklim yang kondusif bagi peningkatan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan dan tercapainya sasaran- sasaran pembangunan nasional lainnya.

Dalam proses pembangunan zona integritas ini, Inspektorat sebagai  unit penggerak integritas melalui kegiatan asistensi dan konsultansi  terhadap unit kerja yang akan dibina untuk menjadi zona Integritas. Selain itu Inspektorat  juga akan menilai apakah unit kerja yang dibina telah layak untuk ditetapkan sebagai zona integritas. Oleh karena itu, sudah selayaknya Inspektorat juga turut berproses menjadi satuan kerja yang memenuhi syarat sebagai zona integritas.

Inspektorat Kabupaten Banjar, melalui surat Keputusan inspektur Nomor 09 tahun 2010 Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar telah mengawali proses pembangunan zona integritas. Kode Etik APIP tersebut lebih kurang berisi pernyataan yang sama dengan Pakta Integritas dari Permen PAN dan RB Nomor 49/2011. Pelanggaran atas kode etik akan diproses melalui Majelis Kode Etik. Tatakerja Majelis Kode Etik diatur dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar

Selain itu, untuk menjaga integritas APIP maka sejak tahun 2010 di Inspektorat Kabupaten Banjar telah menerapkan keharusan bagi Inspektur, Ketua Tim, Auditor untuk menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan setiap tugas pengawasan. Oleh karena itu, dengan penerapan Kode Etik dan Pakta Integritas, maka Inspektorat Kabupaten Banjar telah menyatakan diri sebagai Area Bebas Suap dan siap untuk menjadi zona integritas.