MONITORING INPRES 5 TAHUN 2004

Photobucket
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden RI serta untuk memberikan masukan kepada Wakil Presiden RI dalam pengambilan Kebijakan di bidang tata kelola pemrintahan, maka pada tanggal 28 s.d 30 Maret 2012 Tim dari Setwapres yang terdiri dari 5 orang yaitu Mumuh Kuswara,SH (Kepala Bidang Kerjasama Penanganan Masalah Khusus); Ucu, SE,M.M (Kepala Bidang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah); Robi Yunior M,A.Ks (Kasubbid Aparat Pengawasan Intern Pemerintah);Rianita Kumalasari, S.IP (Kasubbid Sistem Pengendalian Intern Pemerintah); dan Ismaja Rumalutur (Staf Asisten Deputi Pengawasan Intern Pemerintah) dengan didampingi oleh Auditor BPKP Perwakilan Kalsel melakukan pengumpulan data/informasi di Kabupaten Banjar.

Adapun data/informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan :
  1. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  3. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012;dan
  4. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Banjar tahun 2009/2010.

Sebagai narasumber pengumpulan data tersebut, langsung disampaikan oleh Bupati Banjar H. Pangeran Khairul Saleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Inspektur Kabupaten Banjar dan Assisten I Bidang Pemerintahan. Secara Substansi bahwa pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 khususnya berkaitan dengan kegiatan yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Kabupaten Banjar telah meminimalisasi penyimpangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi sejak tahun 2007. Di tahun itu, Pemerintah Kabupaten Banjar dengan komitmen Bupati Banjar merupakan satu-satunya dan menjadi yang pertama di Provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan Pelelangan berbasis internet (e-Procurement).

Untuk pelaksanaan PP 60 tahun 2008, telah dibuat peratuan Bupati Banjar tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Keputusan Bupati Banjar tentang Pembentukan Tim SPIP. Diakui bahwa pelaksanaan SPIP ini kurang tersistematis mengingat Kabupaten Banjar belum dilakukan diagnostic assesment. Namun untuk mengoptimalkan kerja tim SPIP dalam rangka mengendalikan kegiatan-kegiatan berisiko tinggi, telah diterbitkan Peraturan Bupati Banjar nomor 51/2011 tentang Standart Operating Procedured (SOP) pada SKPD di lIngkungan Pemkab Banjar. Dengan adanya SOP ini, akan mempermudah proses dan pengendalian dari setiap kegiatan serta memiliki ukuran hasil yang jelas.

Sementara itu, kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan masyarakat seperti diamanatkan oleh Inpres 17/2011, pada tahun 2008 Pemkab Banjar telah membentuk Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu yang keberadaannya secara signifikan mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga mendapat penghargaan dari Presiden RI.

Tindak lanjut atas hasil temuan BPK terhadap LKPD Kabupaten Banjar untuk tahun 2009 dan 2010 secara berkala telah disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar kepada BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Dari hasil pemutakhiran data tindak lanjut per 31 Desember 2011, terdapat 79 % TL yang sudah sesuai rekomendasi, sementara yang lainnya masih dalam proses.

Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menaikan peringkat Opini dari BPK untuk Laporan Keuangan dilakukan melalui pemanfaatan Aplikasi BPKP (SIMDA) dan pendampingan dalam penyusunan LKPD, poses reviu maupun LK-BLUD.