SOSIALISASI GRATIFIKASI DALAM PNPM

Photobucket
PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah mekanisme program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pelaksanaan PNPM Mandiri melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan untuk penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Tapi benarkah PNPM secara masive  dapat  menurunkan kemiskinan.........TIDAK !!!!! 

Dua kegiatan PNPM Mandiri yang rutin dilaksanakan adalah PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perlotaaan. Sebagai program yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, PNPM tidak akan signifikan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia bila tidak diimbangi dengan upaya pencegahan korupsi. Memang korupsi tidak langsung menghasilkan kemiskinan, tetapi korupsi akan memperlemah dan mengurangi kapasitas tata kelola pemerintahan yang salah satunya berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Dampaknya adalah masyarakat tak termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Dengan sikap mental yang demikian, maka jangan harap kemiskinan   dapat diturunkan dengan mudah.  Melalui tindakan pencegahan, maka hasil yang diharapkan adalah terjadinya penurunan korupsi yang bersinergi dengan program PNPM untuk mencapai tujuan bersama yaitu menurunkan angka kemiskinan. 

Untuk itulah,dalam kesempatan entry briefing yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 oleh Tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Banjar saat akan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan maupun PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Kabupaten Banjar, Inspektur Kabupaten Banjar selaku Penanggungjawab dan Pengendali Teknis tim pemeriksa menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada para pelaku PNPM (Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen,Kordinator Kota, Koordinator Kabupaten, seluruh fasilitator kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar) sekaligus sosialisasi tentang Gratifikasi dan Penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk tidak melakukan korupsi. 

Pada dasarnya tujuan pemeriksaan/audit pelaksanaan PNPM adalah untuk menilai sampai sejauh mana PNPM Mandiri telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemeriksaan tersebut juga untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi timbulnya risiko dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri baik perkotaan maupun Perdesaan. Untuk lebih mengakselerasi tujuan PNPM Mandiri yaitu percepatan penangulangan kemiskinan, maka perlu dibangun komitmen bersama untuk tidak melakukan korupsi bagi para pemangku kepentingan. 

Membangun komitmen melalui penyamaan persepsi atas bentuk-bentuk gratifikasi sebagai upaya pencegahan korupsi yang disosialisasikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 


Pada UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap , namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima 


Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi tentang gratiikasi tersebut, maka dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Tim Pemeriksa dan para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan maupun Perdesaan. Dalam Pakta Integritas secara tegas mengatur Tim pemeriksa dan pelaku PNPM untuk berperan pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Tim pemeriksa, pelanggaran atas Pakta Integritas berarti melanggar kode etik Inspektorat Kabupaten Banjar dan akan dikenakan sanksi administrasi, hukuman disiplin dan pidana melalui proses di Majelis Kode Etik. 

Mekanisme ini telah diatur dalam Standart Operating Procedure (SOP). Dengan adanya komitmen untuk tidak korupsi, maka proses pemeriksaan pelaksanaan PNPM akan berjalan secara obyektif, profesional dan independen sehingga laporan hasil pemeriksaan yang disusun akan memberikan kontribusi perbaikan PNPM ke depan. Dilain pihak, tumbuhnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan membangkitkan semangat kerja dan berusaha, karena sejatinya penurunan korupsi = penurunan kemiskinan.