KOMITMEN MERAIH OPINI WTP

Photobucket
Pada Hari Jumat tanggal 27 Juli 2012, di ruang Rapat Kantor BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar. Acara dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK-RI dan jajarannya, sementara dari Pemerintah Kabupaten Banjar dipimpin langsung oleh Bupati Banjar H. P. Khairul Saleh didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten, Assisten Setda, Kadinas DPPKAD dan Sekretaris Dewan. 
BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMPDisclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion) Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. 

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW. 

Adapun opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. 

Dengan dukungan komitmen Bupati Banjar, Pemerintah Kabupaten Banjar telah berusaha meningkatkan kinerja keuangannya, namun usaha tersebut masih menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini tentu tidak mengecilkan semangat para aparatnya, rencana tindak lanjut sudah disusun untuk menyelesaikan semua rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI. Bukan itu saja, hal-hal yang menjadi pertimbangan pengecualian atas opini akan diperbaiki dan Inspektorat akan melakukan pendampingan pada SKPD-SKPD khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan barang persediaan (habis pakai). 

Penatausahaan aset memang menjadi kendala utama bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memperoleh opini WTP, banyak usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Pemkab Banjar melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti BPKP dalam pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi SIMDA, Kanwil DJPN Kalimantan Selatan dalam penilaian aset serta penggunaan aplikasi SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Namun dapat dimaklumi bahwa memperbaiki penatausahaan aset memang tidak semudah membalikan telapak tangan, masih perlu waktu perbaikan. Dengan tekad yang bulat, mudah-mudahan target pencapaian opini WTP dapat diwujudkan di LKPD tahun 2012