KERJA SAMA PENGAWASAN PAUDNI

Photobucket
Untuk lebih meningkatkan pengawasan atas pengelolaan anggaran di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada tanggal 18 September 2012 bertempat di Grand Syahid Hotel Jakara telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Inspektur I Itjen Kemendikbud dengan para Inspektur Kabupaten/Kota se Indonesia. Perjanjian kerjasama tersebut berisi tentang pelaksanaan pengawasan atas Bantuan Sosial di Kemendikbud untuk kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal (PAUDNI) yang dilakukan bersama-sama antara Inspetorat I Itjen Kemendikbud dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Dalam acara penandatangan perjanjian tersebut, Inspektur Jenderal Kemendikbud Dr Haryono Umar yang pernah menjabat sebagai wakil ketua KPK menyampaikan pentingnya peningkatan sinergi pengawasan antara Itjen Kemendikbud dengan Inspektorat Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan di tingkat pelaksana dan untuk mengefektifkan sasaran penyelenggaraan PAUDNI seperti diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, sertaketerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa dan negara.

Untuk memenuhi pendidikan tersebut dapat dicapai melalui Jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam Pasal 28 UU No.20 tahun 2003 yang mencakup usia 4-5 tahun untuk kelompok A dan usia 5-6 tahun untuk kelompok B.

Istilah PAUD baru dikenalkan pada tahun 1997/1998 melalui proyek Bank Dunia.Kemunculan Paud ini sangat disambut positif dan didukung oleh organisasi masyarakat seperti pimpinan organisasi wanita (PKK, Bhayangkari, Muslimat NU, Aisyiah, dll.), dokter, pakar perguruan tinggi, istri-istri pejabat, Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, bahkan lurah. Mereka turut aktif dalam pencanangan program Paud ini. PAUD memayungi institusi formal, Non Formal dan informal.

Yang berada pada payung formal adalah TK. Sementara nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagaipengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sementara pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.