REFORMASI BIROKRASI YANG TAK TERELAKAN

Photobucket
Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang sejalan dengan Visi Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu Mewujudkan Tata kelola pemerintahan melalui pengawasan yang profesional. Untuk itu diperlukan upaya menata ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, ber?kir di luar kebiasaan/ rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dengan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru melalui Reformasi Birokrasi. 

Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014, dan diatur kemudian dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Gand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. 

Untuk mengetahui sejauh mana Reformasi Birokrasi dilaksanakan, maka Kementerian PAN dan RB sebagai leading sector telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB). Untuk memberikan kemudahan PMPRB, maka pada tanggal 24 September 2012 dengan mengambil tempat di Grand Sinyiur Balikpapan diluncurkan PMPRB berbasis web (online) oleh Menteri PAN dan RB Dr. Azwar Abubakar. Untuk memenuhi kebutuhan atas sistem penerapan PMPRB yang mengacu pada model CAF (Common Assesment Framework). Pada PMPRB online, fungsi inspektorat sebagai koordinator Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB. 

Dasar hukum PMPRB diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara Online. Manfaat penerapan PMPRB online adalah •Menunjang Implementasi E-­_Gov •Mendorong prinsip transparan, akuntabel, dan fairness •Mendukung perwujudan birokrasi bersih kompeten dan melayani •Meningkatkan efektivitas dan e?siensi •Meningkatkan ownership