DIKLAT MANDIRI PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI

Photobucket
Pada tanggal 5 Desember 2012, Inspektur Kabupaten Banjar secara resmi menutup Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Pembentukan Auditor Ahli Lingkup Inspektorat se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012. Hadir dalam acara penutupan tersebut ibu Meidyah Indreswari, M.Sc, Ph.D, CKM, CCSA selaku Kepala Pusdiklatwas BPKP dan Bapak Edi Karim, Ak selaku Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan. Diklat itu sendiri dilaksanakan mulai tanggal 13 November sampai dengan 5 Desember 2012. Bila selama ini pelaksanaan diklat penjenjangan auditor dilaksanakan di Ciawi Bogor, maka melalui pola kerjasama antara Inspektorat Kabupaten Banjar dengan Pusdiklat BPKP, maka untuk pertama kalinya pelaksanaan  dapat dilakukan di Bapelkes Banjarbaru, dan tentu apabila ditinjau dari segi biaya, maka biaya keikutsertaan peserta mengikuti diklat menjadi lebih murah.

Peserta diklat terdiri dari aparatur di lingkungan inspektorat kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah 33 orang, Dalam acara penutupan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada peserta terbaik yaitu : Terbaik pertama adalah Norhidayat, SE dari inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu; Terbaik kedua adalah Nurwanto, SE dari Inspektorat Kabupaten Balangan dan terbaik ketiga adalah M. Irwan, ST dari Inspektorat Kabupaten Balangan.

Kapusdiklatwas BPKP mengingatkan kepada para peserta untuk selalu terus mengembangankan kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini dikarenakan tugas auditor sangatlah luas, auditor tidak hanya memeriksa keuangan tetapi aspek-aspek lain. Untuk itu setiap auditor dituntut harus selalu belajar dan belajar baik melalui forum pembelajaran resmi diklat dan bimtek maupun dari pengalaman walaupun pengalaman yang salah untuk kemudian menjadi bahan perbaikan kedepan

Sementara itu dalam sambutan penutupan, Inspektur Kabupaten Banjar menegaskan pentingnya peran auditor di inspektorat seiring denga diterbitkannya Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) tahun 2010-2025 yang mana disebutkan bahwa salah satu indikasi keberhasilan RB adalah adanya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKP (Laporan Keuangan Pemerintah) maupun LKPD (laporan Keuangan Pemerintah Daerah),. Dalam GDRB telah ditetapkan target indikator keberhasilan RB tahun 2014 adalah 60 % LKPD memperoleh opini WTP. Namun sampai LK tahun 2011, untuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, belum ada satupun pemda yang memperoleh opini WTP. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi para auditor, mengapa ?

Sesuai dengan permendagri nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman pelaksanaan reviu atas LKPD, mengamanatkan kepada inspektorat untuk melakukan reviu atas LKPD sebelum LK tersebut diserahkan kepada BPK. Aparat inspektorat yang memiliki kewenangan untuk melakukan reviu atas Laporan Keuangan hanyalah para auditor. Disinilah pentingnya peran auditor untuk menilai kembali apakah LK tersebut telah disajikan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah atau tidak.

Dengan semakin meningkatnya kapasitas auditor, tentu akan sangat membantu daerah dalam menyusun LK agar tidak terjadi salah saji. Untuk itu, harapan besar di bebankan kepada para calon-calon auditor yang telah mengikuti diklat pembentukan auditor ahlii, meskipun belum menyandang jabatan auditor tetapi sumbang pikiran dalam membantu audior dengan ilmu yang telah didapatkan tentu sangatlah berarti.

Ilmu tidak mempunyai nilai apa-apa kecuali ilmu tersebut diamalkan. Namun demikian, mengamalkan ilmu yang kita miliki juga harus di dukung dengan integritas dan moral yang baik, tanpa hal tersebut maka ilmu dan kepandaian kita akan menjadi perusak nomor satu. Akibatnya, sampai kapanpun bangsa ini tidak akan dapat keluar dari jeratan korupsi, karena yang diawasi dengan yang mengawasi ada persekongkolan.