RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA TLHP APIP TINGKAT PROVINSI KALIMATAN SELATAN

 photo pemutakhiran.gif
Rabu tanggal 12 Juni 2013 bertempat di Gedung Mahligai Sultan Adam Kantor Bupati Banjar di Martapura, dilaksanakan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar. Acara dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Assisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu bapak Drs. H. Suhardjo, Msi, bupati/walikota se provinsi Kalimanan Selatan, Kepala Kejakasaan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Dandim 1006 Martapura, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan , Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. 

Dalam sambutan Bupati Banjar yang dibacakan oleh Bapak Ir.H. Nasrunsyah, MP selaku Sekda Kabupaten Banjar disampaikan bahwa Era otonomi daerah seperti diamanatkan dalam pasal 18 UUD 1945 dan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tuntutan tersebut akan terpenuhi apabila setiap proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksaksanaan sampai pengawasan dapat diyakini melalui sistem pengendalian intern yang memadai. 

Pengawasan sebagai bagian fungsi manajemen memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dibanding dengan fungsi manajemen yang lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib dilakukan agar visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah melalui program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien, terjaminnya keamanan asset negara, adanya kepatuhan atas peraturan perundang-undangan serta tersajinya laporan yang handal. 

Paradigma pengawasan saat ini telah berubah, fungsi pengawasan tidak lagi sebagai wacth dog, tetapi harus berperan lebih besar lagi yaitu sebagai pemberi peringatan dini (Early Warning System), jaminan kualitas (Quality Assurance) dan wadah konsultasi (consultative). Untuk itu APIP harus terus menerus menngkatkan kapasitasnya agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang semakin berat tersebut. Namun demikian, pengawasan APIP tidak akan efektif apabila tidak ada upaya tindak lanjut dari auditi atas hasil pemeriksaan. 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan tolok ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian. Pelaksanaan rekomendasi dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan, merupakan langkah dari proses perbaikan, penyempurnaan dan penindakan yang harus menjadi prioritas bagi auditi. Kedisiplinan dan ketaatan dalam menyelesaikan tindak lanjut menjadi indikator atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Rapat pemutakhiran Tindak lanjut Hasil pemeriksaan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan menjadi media konsultasi bagi auditi dalam upaya mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP baik dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota.