EKSPOSE E-AKIP

 photo eksposeAKIP.gif
Melalui sisa-sisa kewenangan sebagai Lembaga Tertinggi saat itu sebelum tergradasi "hanya" menjadi salah satu Lembaga Tinggi, pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan TAP MPR XI/1998 yang mengamanatkan bahwa setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menjadi momen penting bagi pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas menjadi salah satu pilar terbangunnya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Tuntutan atas Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah semakin kuat dengan dijadikannya Program Reformasi Birokrasi (RB) sebagai satu dari sebelas prioritas pembangunan Nasional seperti diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMNas 2010-2014. Dalam Grand Design RB menetapkan Akuntabilitas menjadi bagian  dari 8 (delapan) area perubahan. Oleh karena ini, akuntabilitas atas kinerja pemerintah harus terus menerus di evaluasi. Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar dalam ekspose hasil Evaluasi Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (E-AKIP) pada kesempatan Rapat Coffee Morning di Aula Barakat Pemkab Banjar pada tanggal 22 Juli 2013 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan hadiri oleh para Kepala SKPD,Kepala Kantor,Direktur Rumah Sakit Daerah, Direktur BUMD dan pejabat lainnya. 

Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP berkewajiban untuk melakukan evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar seperti diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/1 35/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

Dalam ekspose tersebut juga disampaikan tentang pentingnya setiap SKPD untuk merencanakan kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran dari Visi Misi SKPD. Agar kinerja dapat dapat dievalusi maka harus ditetapkan indikator-indikatornya untuk kemudian diformalkan dalam sebuah ketetapan Kepala Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti diatur dalam Permen PAN dan RB nomor 9 tahun 2007. Indikator kinerja Utama yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controllable dan uncontrollable bagi organisasi. 

Secara umum kelemahan yanh ditemui saat dilakukan Evaluasi AKIP SKPD adalah belum terformalkannya IKU tersebut sesuai Permen PAN dan RB 9/2007. Disisi lain masih ada indikator yang dibuat tidak spesifik/jelas, tidak dapat diukur dan dicapai maupun belum relevan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dan reviu atas dokumen-dokumen yang telah disusun seperti Renstra, RKT maupun Penetapan Kinerja.