EKSPOS RENCANA AKSI TLHP BPK-RI

 photo TLHP.gif
Setelah lebih kurang tigapuluh lima hari melakukan audit rinci atas kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012, BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/Qualified atas penyajian LKPD Kabupaten Banjar. Namun demikian yang menjadi pengecualian semakin berkurang. Penyajian aset masih menjadi batu sandungan bagi Pemkab Banjar untuk menaikan status opini Laporan keuangannya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/Unqualified. 

Memang bukanlah hal yang mudah menelusuri aset pemkab Banjar yang telah berumur puluhan tahun, namun semangat untuk terus menerus memperbaiki kinerja keuangan menjadi komitmen Bupati Banjar Sultan H. Khairul Saleh. Pada dasarnya kelemahan penyajian aset ada pada saldo aset tahun 2010, sementara untuk aset 2011 dan 2012 telah disajikan secara wajar. Sebagai langkah pembenahan, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Ir. H. Nasrunsyah, MP telah membentuk Tim Pemburu Aset yang bertugas menertibkan aset-aset milik Pemkab Banjar agar nantinya saldo aset tahun 2010 kebawah dapat disajikan secara wajar. 

BPK dalam melakukan audit rinci atas LKPD Kabupaten Banjar selain memberikan opini atas Laporan Keuangan juga melakukan pengujian Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan atas peraturan Perundang-undangan. Atas kedua pengujian tersebut menjadi kewajiban Pemkab Banjar sebagai auditi untuk menindaklanjutinya. Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar dalam ekspose umum atas Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Aula Barakat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 yang dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Banjar. Inspektorat sebagai media antara BPK dengan auditi bertugas untuk mengumpulkan bahan tindak lanjut dari auditi untuk kemudian disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Kalsel. Dan nantinya secara berkala akan dibahas bersama antara Inspektorat dan BPK dalam Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 

Menyeselasaikan Tindak lanjut adalah sebuah kewajiban bagi para auditi sesuai diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Selain itu, kepatuhan atas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan juga merupakan bagian pertimbangan untuk memberikan sebuah opini oleh BPK-RI

Selain itu, tujuan diselenggarakannya ekspose atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dimaksudkan agar SKPD dapat mengantisipasi terjadinya temuan berulang atas pengelolaan anggaran tahun 2013 yang nanti akan diaudit oleh BPK pada tahun 2014.