SIM HP BPKP

 photo simhp.gif
Dalam unsur keempat dan kelima Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), menempatkan informasi/komunikasi dan pemantauan menjadi kegiatan yang penting untuk dilakukan agar diperoleh keyakinan yang memadai atas hasil atau tercapainya tujuan kegiatan. Informasi dianggap handal apabila mudah diakses dan mampu memberikan penjelasan secara detail atas sebuah kejadian yang di sampaikan secara lisan maupun tertulis melalui berbagai media.
 

Dengan informasi yang handal, maka dapat memperkecil terjadinya kesalahan pengambilan keputusan atau tindakan dan juga menjadi sumber untuk melakukan pemantauan dan pengendalian. Kemajuan teknologi di bidang hardware (piranti keras) maupun software (piranti lunak), berimbas pada berkembangnya pemanfaatan media penyampai informasi. Khususnya pemanfaatan gadget yang ditanam prosescor canggih sehingga mampu memproses sebuah aplikasi secara cepat dan dapat diakses oleh para penggunanya. Inilah teknologi yang dimanfaatkan untuk membangun sebuah aplikasi sistem informasi berbasis LAN (local area network) untuk memproses data hasil pemeriksaan atau lebih dikenal SIM HP (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan). 

SIM HP dibangun dan dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan direncanakan akan digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar. Untuk itu, perlu dilakukan penjajagan pola pembinaan BPKP atas pemanfaatan SIMP HP di Inspektorat yang didahului dengan pemaparan atas sistem operasi SIM HP dari Tim BPKP Pusat di Ruang Rapat BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013. Dalam acara tersebut, tim BPKP Pusat  didampingi oleh Kabag TU BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan  dan dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Banjar beserta jajarannya.

Pada dasarnya Inspektorat Kabupaten Banjar telah siap meng-instalasi SIM HP untuk mendukung kinerja evaluasi dan pelaporan. Perangkat keras yang diperlukan untuk mengoperasikan SIM HP cukup tersedia dengan keberadaan jaringan wireless, komputer dengan prosescor core 2 duo, serta sumber daya aparaturnya. Namun demikian untuk realisasinya masih perlu waktu dari BPKP.