VERIFIKASI DATA DUKUNG PMPRB ONLINE

 photo verifikasipmprb.gif
Menindaklanjuti workshop pengisian Penilaian Mandiri Reformasi pelaksanaan Birokrasi (PMPRB) online oleh Inspektur Kabupaten Banjar yang diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maka pengisian atas PMPRB online juga harus dipahami secara sama oleh seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Banjar. Hal ini disampaikan Inspektur pada saat memberikan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 di Aula Kantor inspektorat.

Hal penting lain yang disampaikan juga berkaitan dengan bertambahnya fungsi Inspektorat sebagai koordinator asessor PMPRB online, maka menjadi kewajiban aparatnya untuk terus mengembangkan kapasitasnya agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan seperti amanat dari permen PAN dan RB 20 tahun 2010 dimana pengawasan menjadi salah satu dari 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi (RB).

Meskipun Kabupaten Banjar belum menjadi pilot project atas PMPRB online, tetapi tekad Pemkab Banjar untuk terus melakukan reformasi sangatlah tinggi. Secara mandiri, Kabupaten Banjar melalui Inspektoratnya mendorong proses pengisian PMPRB online dengan memberikan pemahaman atas proses pengisian PMPRB online beserta komponen, kriteria, sub kriteria dan pertanyaan pemandu yang ada di dalamnya. Yang tak kalah penting adalah pengertian atas siklus manajemen yang dikembangkan oleh Shewhart dan Deming yaitu PDCA (Plan, Do, Check dan Act) yang menjadi alat ukur penilaian RB. 

Materi yang disampikan oleh Inspektur kepada para SKPD, juga disampaikan pada saat PKS verifikasi bukti PMPRB online kepada jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar, hanya saja di PKS tersebut di berikan materi tambahan tentang langkah langkah untuk melakukan verifikasi atas dokumen pendukung sebagai bukti penilaian PMPRB online. 

Dokumen pendukung di verifikasi harus memiki relevansi dengan masing-masing sub kriteria yang dapat berupa notulen rapat, berita/publikasi, laporan, rekaman video, foto, rekaman suara, dokumen peraturan, dan lainnya yang mempunyai nilai faktual, otentik, representatif, cukup dan terkini dan selanjutnya dituangkan dalam Kertas Kerja (KK) PMPRB oleh tim verifikasi. Dokumen tersebut perlu disepakati diantara para asesor dan Inspektorat untuk diupload pada tingkat unit kerja atau yang diupload pada tingkat instansi.