KOORDINASI PDTT BPK-RI DENGAN INSPEKTORAT

 photo entryBPK.gif
Mendahului kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Tim BPK-RI menyempatkan diri untuk melakukan koordinasi dengan Inspektur selaku pimpinan APIP di Kabupaten Banjar pada hari Kamis tanggal 5 September 2013. 

Dengan didampingi oleh Direktur PD. Pasar dan jajarannya, koordinasi antara Tim BPK dan inspektur adalah dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana hasil pemeriksaan inspektorat atau aparat pengawas lainnya atas pengelolaan BUMD dan kemajuan atas tindak lanjut hasil pemeriksaannya. 

Melalui koordinasi tersebut, maka tidak adalagi terjadi temuan berulang dikarenakan materi pemeriksaan yang sama. Pada dasarnya fungsi BPK dan inspektorat selaku APIP tidak jauh berbeda. Hanya saja tujuan pemriksaan inspektorat lebih ditujukan untuk upaya perbaikan kedalam dan sebagai bahan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan atau kebijakan selanjutnya. 

BPK selaku aparat pemeriksa eksternal memiliki kedudukan strategis. Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, kedudukan BPK telah diatur dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006. Berbeda dengan aparat pengawasan internal baik inspektorat maupun BPKP, sampai saat ini belum didukung dengan sebuah produk undang undang. Ironis memang, dari ketiga unsur utama manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, hanya sistem pengawasan yang sampai saat ini belum memiliki undang undang. 

Dari sisi aturan, mensejajarkan fungsi inspektorat dengan BPK memang belum seimbang. Belum lagi luasan cakupan aspek dan sumber dayanya yang juga berbeda. Oleh karena itu, melalui peningkatan koordinasi antara inspektorat selaku APIP dan BPK-RI dapat meminimalisasi kesenjangan yang ada.