PENCANANGAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM

 photo sop-1.gif
Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN - RB) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tindak Lanjut Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka diwajibkan bagi seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Surat edaran menyerukan kepada daerah Provinsi beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya yang belum mencanangkan Zona Integritas maka pelaksanaannya dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi. Demikian disampaikan oleh Plt. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan Drs. Wing Ariansyah dalam rapat persiapan pencanangan Zona Integritas di Wilayah Provinsi Kaimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 yang dihadiri oleh para Inspektur Kabupaten/Kota dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota. 

Kementerian PAN dan RB selaku penanggung jawab aksi penerapan Pakta Integritas berdasar Inpres Nomor 17 Tahun 2011 telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 

Dalam peraturan tersebut,inspektorat selaku APIP difungsikan sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) yang bertugas melakukan pembinaan terhadap unit kerja, sehingga diharapkan menjadi percontohan good practice WBK/WBBM di lingkungannya. Bagi unit kerja yang telah dibina UPI dan dinilai berpotensi menjadi WBK/WBBM dapat segera dinilai Tim Penilai Internal (TPI) tentang indikator proses dan hasil menggunakan kertas kerja evaluasi yang ditetapkan. 

Rencana Kegiatan Pencanangan ZI ini tentu disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, karena pada dasarnya Pemkab Banjar telah menetapkan 5 SKPD sebagai pilot project pembangunan ZI yaitu BPMP2T, Disdukcapil, Kecamatan Martapura, Puskesmas Gambut dan RSUD Ratu Zaleha. 

Untuk menjadi UPI, Inspektorat Kabupaten Banjar sudah jauh hari mempersiapkan diri melalui upaya pembenahan kapasitas dan yang terpenting integritas. Penerapan Pakta Integritas (PI) sudah dilakukan di lingkungan Inspektorat sebelum adanya program nasional untuk penandatanganan PI. Kode Etik dan pelanggaran atas kode etik itupun sudah dibuat aturannya dan menjadikan Inspektorat Kab. Banjar sebagai Are Bebas Suap (ABS). Hal ini untuk menjaga konsistensi agar sebagai UPI tentu harus lebih dahulu menunjukan integritas jangan hanya bisa omong doang.