PENGUATAN SPIP MENUJU WTP

 photo SPIP.gif
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalaian Intern Pemerintah (SPIP), yang dimaksud Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Kelima unsur dalam SPI terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian. Informasi Komunikasi dan Pemantauan. Unsur-unsur dalam satu kesatuan sistem tersebut wajib diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh." 

Sebagai suatu sistem yang merupakan kesatuan dari lima unsur dan saling berhubungan dengan sub-sub unsur yang dihubungkan bersama untuk memudahkan pencapaian suatu tujuan, SPI dapat di kategorikan dalam tipe sistem yang terbuka dimana faktor eksternal dapat mempengaruhi sistem tersebut. Semakin besar pengaruh eksternal, maka diperlukan sistem pengendalian intern yang kuat untuk meyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan seperti yang diinginkan. 

Tak dapat dipungkiri bahwa perubahan sistem politik saat ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap birokrasi. Birokrasi terus dituntut meningkatkan knerjanya, namun disisi lain kekuatan eksternal khususnya kekuatan politik seringkali mempengaruhi disamping lemahnya komitmen dari aparatur. Pengaruh tersebut tak terkecuali terjadi pada kinerja pengelolaan keuangan yang indikasinya adalah masih banyak isntansi pemerintah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Demikian disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Iman Bastari, Ak,M.Acc, C.Fr.A yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Satgas SPIP di depan para Sekretaris Daerah dan Inspektur se Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 di Aula BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pengaruh faktor ekternal perlu dilakukan penguatan atas penyelenggaran SPI khususnya di Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan untuk mewujudkan Good Governance dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaaan Keuangan menuju opini WTP.

Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri berkomitmen atas penguatan penyelenggaraan SPIP sebagai upaya menuju WTP. Bekerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP di Ciawi, Pemkab Banjar mengirim para pejabat kepala dinas/badan beserta sekretarisnya untuk mengikuti diklat SPIP di Ciawi Bogor agar diperoleh pemahaman yang sama atas SPI di masing-masing Satuan Tugas SKPD/

Namun demikian, target opini WTP bukan tujuan akhir bagi Pemkab Banjar yang di pimpin oleh Sultan Khairul Saleh. Karena ada yang lebih penting dari itu yaltu mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang Mandiri, Sejahtera dan Islami..