RAD HASIL KORSUPGAH KORUPSI BIDANG PERTAMBANGAN

 photo RCSA.gif
Sebagai Persiapan kegiatan Semiloka hasil Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 3 Oktober 2013 di Banjarmasin, dimana Inspektur Kabupaten Banjar dijadwalkan untuk menyampaikan paparan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Korupsi di Bidang Pertambangan di semiloka tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 dilakukan Penilaian mandiri atas pengendalian dan analisis risiko atau Risk and Control Self Assesment (RCSA) oleh Inspektur dengan para pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Secara umum peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertambangan cenderung sentralistik, dari penetapan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai landasan penyelenggaraan pertambangan sampai pengawasan tambang ditentukan oleh Pemerintah. Penentuan pejabat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan pertambangan diangkat oleh Dirjen Minerba dengan mengangkat Pejabat Fungsional Inspektur Tambang (IT) dan menunjuk Pejabat Pengawas serta Penyidik PNS (PPNS), sehingga ruang inspektorat sebagai APIP relatif tidak ada. 

Disisi lain, korsupgah yang dilaksanakan KPK bekerjasama dengan BPKP kurang memberikan informasi yang lengkap kepada Inspektorat Kabupaten Banjar. Oleh Karena itu, menjadi penting bagi Inspektur untuk melakukan RCSA sebagai bahan penyusunan RAD pencegahan korupsi bidang pertambangan. Identifikasi dan analisis risiko dalam RCSA lebih di fokuskan pada isu penting dari hasil pemeriksaan BPK maupun notisi pemeriksaan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. 

Melalui kegiatan tersebut diinventarisir kegiatan pengendalia yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Kegiatan lain yang masih diperlukan untuk kemudian menjadi bahan Inspektur menyusun RAD pencegahan korupsi bidang pertambagan