STIKERISASI BMD

 photo stiker.gif
Tak sedikitpun ingin meniru gaya bahasa vicky yang lagi trend di dunia entertain, stikerisasi adalah upaya Inspektorat Kabupaten Banjar untuk melakukan pengamanan atas aset khususnya barang bergerak yang berada dibawa penguasaannya, yaitu dengan memberi label/stiker pada kendaraan dinas roda dua dan roda empat milik Inspektorat Kabupaten Banjar tak terkecuali mobil dinas operasional inspektur. 

Stikerisasi adalah hal yang menjadi keharusan bagi Inspektur Kabupaten Banjar selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya dalam mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai amanat Permendagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya 

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Khususnya dibidang pengelolaan barang milik daerah. 

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut: 
  1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing; 
  2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; 
  3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; 
  4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; 
  5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 
  6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah. 
Tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak aparat pemerintah memiliki "sense of belonging" yang tinggi terhadap penggunaan BMD. apalagi menyangkut BMD bergerak seperti kendaraan dinas. Pada akhirnya, unsur penting BMD sebagai sarana untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbaur dengan kepentingan kelancaran penyelenggaraan urusan pribadi. Bahkan ketika sudah meninggalkan tugaspun, kendaraan dinas turut serta dibawa karena saking tingginya rasa memiliki. 

Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya stikerisasi oleh pengurus barang Masyhudi, S.Kom atas BMD di Inspektorat Kabupaten Banjar, maka diharapkan dapat mengurangi rasa memiliki dari para pemegang BMD, karena setiap saat ketika menggunakan BMD tersebut terbaca nomor kode barang milik daerah.