LHKPN

 photo LHKPN.gif
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mewajibkan bagi para Penyelenggaran Negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pada awalnya, penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.Oleh karena itu KPK menerbitkan Keputusan KPK Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Selanjutnya, untuk lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Banjar nomor 344 tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor 171 Tahun 2011 tentang Wajib LHKPN bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. 

Dalam Keputusan Bupati Banjar tersebut, tak terkecuali para auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar diwajibkan untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Penyampaian LHKPN ke KPK merupakan indikasi pelaksanaan percepatan Pemberantasan KKN seperti diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN. 

Untuk melaksanakan peraturan perundang-undang tersebut, maka pada tanggal 30 September 2013 Inspektur Kabupaten Banjar memerintahkan kepada dua orang auditor atas nama Hj. Purnama,SE dan Karlina membawa berkas pengisian LHKPN dari para auditor untuk disampaikan ke Direktorat PP LHKPN KPK di Jakarta. 

 Selain itu, agar biaya perjalanan dinas tersebut efisien, maka kepada kedua auditor diminta sekaligus untuk berkonsultasi tentang program kegiatan Diklat dan bimtek ke Pusat Pendidikan Pelatihan dan Latihan Pengawasan (Pusdiklatwas) di Ciawi Bogor. Sudah menjadi kebijakan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk memenuhi target capaian peningkatan sumber daya aparatur dilakukan melalui kerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP, sehingga kegiatan konsutasi tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi tentang program-program diklat Pusdilatwas BPKP sebagai bahan untuk menyusun rencana diklat peningkatan Sumber Daya Aparatur tahun 2014