LP2P

 photo LP2P.gif
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 1985 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Pegawai BUMN/BUMD. Bagi PNS di lingkungan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri, LP2P diwajibkan kepada seluruh pegawai negeri dengan pangkat minimal IIIa. LP2P yang telah telah diisi data dengan lampiran bukti pembayaran pajak-pajak pribadi kemudian disampaikan secara berjenjang ke Kementerian Dalam Negeri. Meski pengisian LP2P tidak serumit Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK,namun belum semua PNS mempunyai komitmen untuk melaporkan pajak-pajak pribadinya setiap tahun sesuai amanat Keppres 71 tahun 1986. Oleh karena itu, sebagai Aparat pengawas internal, Inspektorat Kabupaten Banjar punya kewajiban untuk melakukan pengawasan atas penyampaian LP2P seperti yang dilakukan dalam memantau kewajiban penyampaian LHKPN. 

Yang menjadi kendala bagi Inspektorat saat ini atas kewajiban LP2P adalah keterbatasan pegawai yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan berkas LP2P yang mencapai lima ribu lebih dari PNS dengan golongan IIIa di lingkungan Kabupaten Banjar. Hal ini mengakibatkan proses pemeriksaan berkas LP2P menjadi sangat menyita waktu, sehingga mengganggu tugas-tugas pokok yang lain. 

Disisi lain bahwa penyampaian berkas tanda terima LP2P sendiri tidak dapat dilakkukan melalui surat menyurat, sehingga terpaksa harus disampaikan langsung berkas tersebut untuk ditandatangani bukti terimanya oleh sekretariat LP2P di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu inspektur memerintahkan Azkia selaku auditor terampil dan Masyhudi, SKom untuk mengirim berkas-berkas LP2P secara langsung ke kementerian Dalam Negeri. 

Kedepan, Sekretariat LP2P perlu memangkas inefisiensi dalam penyampaian LP2P, Di jaman teknologi informasi sekarang ini, pengisian dan mekanisme penyampaian berkas LP2P seharusnya dapat dilakukan secara online. Hal ini untuk menghilangkan kesan bahwa penyampaian LP2P ke Kemendagri hanyalah sekedar formalitas dan menjadi lahan untuk kepentingan yang tidak jelas. Selain itu, dengan diwajibkannya para penyelenggara negara untuk menyampaikan LHKPN ke KPK, lalu apakah LP2P masih juga harus dilaporkan ?????