MEMBANDING RAD-PPK KABUPATEN BANJAR

 photo stubankotabaru.gif
Salah satu indikasi terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi adalah tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) di provinsi/kabupaten/kota. Guna mendorong upaya tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun dan mengimplementasikan RAD-PPK berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 dan dengan berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ/2102 tentang evaluasi RAD-PPK. 

Tiga poin penting dalam RAD-PPK perlu dimonitor dan evaluasi khususnya dalam pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi daerah yang belum membentuk PTSP atau pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada PTSP bagi daerah yang sudah memiliki PTSP, serta penyediaan sarana dan mekanisme penanganan pengaduan layanan PTSP. Kedua berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran daerah melalui publikasi. Dan yang ketiga tentang Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang/jasa. 

Secara umum, ketiga poin tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Pertama kelembagaan PTSP sudah ada dengan nama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) atau sebelumnya disebut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan telah diberikan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan. Dalam rangka trnasparansi anggaran, pemerintah Kabupaten Banjar telah mempublikasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan untuk transparansi pengadaan barang/jasa telah dilakukan dengan aplikasi berbasis web atau melalui electronic procurement (e-Proc) sejak tahun 2007 sebelum LKPP dibentuk. Dan sekarang, dengan kebijakan LKPP dan LPSE, maka telah dilakukan migrasi atas aplikasi pelelangan dari sistem e-Proc ke Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE). 

Disamping RAD-PPK yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Banjar secara khusus tjuga elah menyusun RAD-PPK bidang pertambangan. Penyusunan RAD tersebut sesuai dengan hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (korsupgah) Korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar saat menerima kunjungan studi banding dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 yang diikuti oleh Minggu Basuki selaku Kabag Organisasi Setda Kab Kotabaru, H. Fitriani, SH selaku Kabag Hukum Setda Kab. Kotabaru dan M. Yasmin dari bagian organisasi. Ketiga pejabat Kab. Kotabaru tersebut pada dasarnya ingin melihat sejauh mana pelaksanaan RAD-PPK di Kabupaten Banjar yang nantinya dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemkab Kotabaru dalam menyusun Rencana aksinya. .