MENUJU WTP MELALUI PENGAWASAN PENGELOLAAN BMD

 photo aset.gif
Untuk sementara waktu, opini BPK atas Laporan Keuangan Pememrintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar masih Qualified atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Yang mennjadi pertimbangannya sendiri hanya tinggal Pengelolaan Aset Daerah. Sama dengan daerah lain, aset menjadi pengganjal dalam perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dikarenakan, sebelum diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maupun peraturan tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penatausahaan BMN/D oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tidak tersajikan dengan baik dan benar sehingga dapat memberikan informasi yang meyakinkan tentang nilai aset yang dimiliki pemerintah. 

Pengeolaan barang juga harus tidak boleh mengabaikan barang persediaan. Seringkali Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memperhatikan bagaimana mengelola barang persediaan dengan alasan nilainya relatif kecil. Padahal didalam neraca pemda, Komulatif nilai barang persediaan dari masing-masing SKPD menjadi sangat besar dan dapat berpengaruh signifikan atas keandalan sebuah LKPD. Oleh karena itu pengelolaan barang persediaan juga harus dilakukan secara tertib dan taat aturan. 

Penekanan atas kondisi tersebut diingatkan kembali oleh inspektur dalam kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengawasan atas aspek Pengelolaan Barang pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2013 di Mushola Inspektorat Kabupaten Banjar. Pemanfaatan mushola untuk kegiatan PKS dikarenakan ruang aula digunakan oleh Tim BPK-RI untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) di Kabupaten Banjar. Sebagai APIP yang dituntut untuk efektif sebagaimana dalam subunsur Lingkungan Pengendalian Sistem Pengendalian Internal (SPI), maka penggunaan mushola adalah satu upaya inspektorat dalam mengoptimalkan manfaat sebuah aset yaitu sebagai tempat sholat dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk kebaikan seperti pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mengoptimalkan fungsi masjid pada zaman itu..

Sebagai narasumber PKS, inspektur menunjuk Gusti M. Thoha, SE selaku Auditor Pertama di Inspektorat Kabupaten Banjar yang selama ini lebih banyak bertugas dalam pemeriksaan aset. Dalam pemaparannya dihadapan para pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf pendukung, Gusti M. Thoha,SE menguraikan apa yang menjadi penekanan Inspektur dalam rangkaian langkah kerja pemeriksaan.