PEMBAHASAN RANCANGAN REVIU DAN EVALUASI SOP INSPEKTORAT

 photo risiko.gif
Keunikan Inspektorat Kabupaten Banjar yang memiliki tiga jabatan fungsional dalam satu tugas pengawasan yaitu auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor Kepegawaian, mengharuskan Inspektur untuk mereviu keberadaan Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 36 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar mengatur tentang Standart Operating Procedured (SOP). Reviu sekaligus evaluasi atas SOP ditujukan untuk meminimalisasi risiko dalam pelaksanaan pengawasan itu sendiri dan juga untuk mengakomodasi standar pengawasan yang dimiliki oleh masing-masing jabatan fungsional yang memiliki induk atau instansi pembina yang berbeda. 

Keberadaan ketiga jabatan fungsional tersebut memang semakin memperkaya khazanah Inspektorat Kabupaten Banjar, namun konsekuensinya juga harus ada perhatian terhadap fungsi dari masing-masing jabatan funsional terhadap aspek yang diawasi. Disisi lain, tugas pengawasan lebih berorientasi pada kinerja auditan atau obyek pemeriksaan (obrik) yang merupakan satu kesatuan manajemen sehingga tak seharusnya dalam pengawasan dipilah-pilah dalam berbagai aspek berdasarkan fungsi jabatan fungsional. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan rapat pembahasan rancangan hasil reviu SOP yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2013 di aula Kantor Inspektorat Kabupaten Banjar, Inspektur mengingatkan kepada para pejabat fungsional untuk tidak terkotak-kotak dalam ego sektoral tetapi harus bersinergi agar mutu hasil pengawasan mempunyai dampak yang sangat penting dalam meningkatan kinerja instansi pemerintah, kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dan terealisasinya efektifitas serta efisiensi dalam setiap kegiatan.

Dalam pemaparannya, inspektur juga menyampaikan hasil evaluasi atas penilaian kriteria obrik-obrik yang ada di Kabupaten Banjar. Penilaian tersebut didasarkan pada tingkat risiko setiap obrik dengan memperhatikan besaran anggaran, jumlah dan nilai aset, jumlah PNS dan besaran rentang kendali organisasi. Dengan adanya kriteria obrik, maka akan memudahkan dalam penyusunan langkah kerja dan perhitungan waktu pemeriksaan.