SEMILOKA RAD PPK DARI KPK

 photo SEMILOKA.gif
Mendengar nama lembaga ini, umumnya kita akan berpikir bahwa ada penindakan kepada koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang selalu dikaitkan dengan pemberantasan korupsi tidak selalu melakukan tindakan pro yustisia, ada fungsi lain yang jarang diperhatikan yaitu upaya pencegahan. Kedatangan KPK ke Banjarmasin tanggal 3 Oktober 2013 adalah bagian upaya pencegahan melalui kegiatan Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi bekerjasama dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Semiloka tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang dihadiri oleg Penanggungjawab Korsupgah KPK M. Rafii, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Bupati Banjar, Legislatif, Kepala Instansi vertikal, LSM, Perguruan Tinggi dan para pejabat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/kota 

Sedikit berbeda dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin yang juga sebagai penyaji di acara semiloka tersebut , Pemerintah Kabupaten Banjar dijadwalkan untuk memaparkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) khusus Bidang Pertambangan yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar. Hal ini dikarenakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Banjar dianggap baik, sehingga dapat dijadikan tolok ukur atas implementasi kebijakan pemrintah di bidang pertambangan di daerah 

Mendahului pemaparan, Inspektur Kabupaten Banjar menyampaikan bahwa bedasarkan peraturan perundang-undangan, tidak ada ruang bagi inspektorat selaku APIP untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pertambangan. Hal ini dikarenakan kebijakan pertambangan masih sentralistik. Peran pemerintah (Pemerintah Pusat-Red) dalam hal ini kementerian ESDM sangat dominan, yaitu mulai kewenangan menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sampai pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Namun demikian besarnya kewenangan pemerintah tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan. 

Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan pertambangan di Kabupaten Banjar dan kemungkinan besar terjadi di wilayah lain seperti disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan selaku counterpart KPK di dalam korsupgah, merupakan ekses dari belum dilaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Sehingga Inspektur Kabupaten Banjar dalam menyusun RAD PPK tentunya bukan sekedar merencanakan aksi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Banjar, tetapi juga aksi yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah provinsi. 

Dengan menggunakan metode Risk and Control Self Assesment (RCSA), penentuan RAD PPK di inventarisir dari kegiatan pengendalian yang masih harus dilakukan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Kegiatan Pengendalian disusun berdasarkan nilai risiko yang dihitung dari dampak dan frekuensi terjadinya risiko. Dari metode RCSA disimpulkan bahwa, menyelesaikan permasalahan pertambangan bukan hanya tanggungjawab pemerintah kabupaten, tetapi merupakan sinergi koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Sehingga Sumber daya alam yang sangat berlimpah di negeri ini dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya.