SISDUR UNTUK OPTIMALISASI KINERJA PENGAWASAN

 photo rapat.gif
Dengan akan bertambahnya pejabat fungsional di Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu diangkatnya Auditor Kepegawaian, maka nantinya Inspektorat Kabupaten Banjar akan memiliki 3 jabatan fungsional yaitu Auditor yang dibina oleh BPKP, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dibawah binaan Inspektorat Jenderal Kemendagri dan auditor kepegawaian yang dibina oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Masing masing dari jabatan fungsional tersebut tentu memiliki tatacara pemeriksaaan yang berbeda karena referensi juga berbeda. Inilah uniknya inspektorat dibanding dengan aparat institusi pengawasan lainnya, sekaligus juga dilema yang harus diselesaikan untuk mengakomodasi tugas para pejabat fungsional tersebut dalam satu sistem dan prosedur (Sisdur) pengawasan yang sama. 

Untuk menyusun sebuah sisdur, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 dengan bertempat diruang kerja Insektur Kabupaten Banjar dilakukan pembahasan draft rancangan Sistem dan Prosedur yang di dalamnya mengatur Standart Operating Procedured (SOP) untuk kegiatan yang memiliki risiko tinggi, penetapan kriteria obyek pemeriksaan (obrik) dan pembiayaan. Dipimpin langsung oleh Inspektur dan diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional. Pembahasan draft rancangan sisdur di dahului dengan penetapan kriteria obrik. 

Obrik di pemerintah daerah umumnya tidak memiliki kesamaan dalam empat aspek pengawasan yaitu besaran anggaran, nilai aset,jumlah sumber daya aparatur dan organisasi/tata laksananya. Ini menjadikan risiko obrik atas pemenuhan target kinerja juga tidak sama, demikian juga risiko terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, inspektur menganggap perlu dilakukan analisis terhadap keempat aspek sebagai acuan untuk menentukan kriteria obrik dan selanjutnya dapat dijadikan bahan penyusunan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 

Dari keempat aspek tersebut masih dilakukan pembobotan secara proporsional atas tingkat risiko. Hal ini penting dilakukan agar dalam penetapan dan pendistribusian masing-masing pejabat fungsional yang akan melaksanakan kegiatan pengawasan di setiap Inspektur Pembantu wilayah dapat merata sesuai beban kerja. Inilah salah satu upaya inspektur untuk mengoptimal kinerja para pejabat fungsional baik dari auditor, P2UPD maupun auditor kepegawaian. tugas pengawasan