FINISHING RANCANGAN PERBUP SISDUR

 photo SISDUR.gif
Setelah melalui proses diskusi yang panjang dan berulang, pada hari selasa tanggal 17 Desember 2013, Inspektur dan seluruh pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Inspektorat kabupaten Banjar melakukan finishing atas rancangan Peraturan Bupati Banjar tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Banjar. Peraturan Bupati tersebut nantinya akan menjadi landasan bagi inspektorat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Internal. Sementara untuk landasan operasionalnya akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Inspektur tentang Standart Operating Procedured (SOP).


Peraturan Bupati yang mengatur sistem dan prosedur pengawasan sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan karakteristik Inspektorat Kabupaten Banjar yang memang sedikit berbeda dengan APIP lain sejak bertambahnya jabatan fungsional baru yaitu Auditor Kepegawaian selain Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah daerah (P2UPD).

Sebagai instansi yang melaksanakan fungsi pengawasan, ada problem di tataran pelaksanaannya karena ketiga Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) tersebut memiliki bidang kompetensi dan kewenangan yang telah dipisahkan. Sementara itu, sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan tentang sistem pengawasan internal yang mampu mengakomodasi semua JFT bidang pengawasan. Peraturan yang ada hanya bersifat sektoral yang diterbitkan oleh masing-masing instansi pembina yaitu BPKP, Kementerian dalam Negeri dan BKN.

Kekosongan aturan tersebut harus diisi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, selain tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan kerjasama pihak ketiga, penyusunan rancangan peraturan tentang sistem dan prosedur tersebut dicoba dibangun sendiri untuk mendapatkan hasil yang optimal dan langsung dapat dipahami oleh seluruh jajaran inspektorat melalui forum diskusi yang terus-menerus. Rancangan peraturan tersebut mengakomodasi semua peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi pembina JFT yang kemudian di integrasikan.

Dijelaskan oleh Inspektur, bahwa peraturan bupati tersebut juga juga untuk menjawab problem yang dihadapi tim pengawas dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan pembiayaan. yang selama ini dibangun dalam persepsi perjalan dinas. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa biaya pergawasan secara tegas didefinisikan sebagai semua biaya untuk menghasilan satu Laporan Hasil Pengawasan (LHP).   

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut, akan dibuat aturan pelaksanaannya berupa Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar tentang SOP. Dalam SOP dipisahkan kewenangan masing-masing JFT agar masing-masing jabatan tersebut mempunyai beban kerja dan kesempatan untuk mendapatkan angka kredit yang sama.. Dengan diterbitkannya SOP baru tersebut maka Keputusan Inspektur Nomor 36 Tahun 2011 tentang SOP tidak berlaku lagi