EKSPOSE SOP

 photo EksposeSOP.gif
Memasuki tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Banjar mengawali pencapaian target kinerjanya dengan penerbitan Standard Operating Procedured (SOP) baru yang merupakan reviu dari SOP sebelumnya. SOP tersebut selain sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, juga dimaksudkan untuk mengakomodasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketiga Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang ada di Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian. 


SOP Inspektorat Kabupaten Banjar ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Kabupaten Banjar yang meliputi 13 (tiga belas) SOP yang dikelompokan dalam SOP Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan, SOP Administrasi Perkantoran, SOP Pengelolaan dan Penatausahaan Barang dan SOP Kegiatan. Keputusan inspektur tersebut sekaligus mengganti Keputusan Inspektur Nomor Nomor 36 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar mengatur tentang Standart Operating Procedured (SOP).

Diantara SOP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur 33/2013 terdapat satu SOP kegiatan yang penting untuk lebih dahulu dipahami oleh aparat Inspektorat kabupaten Banjar, yaitu SOP tentang Pengawasan Reguler yang mengatur tata kerja antara Inspektur, Sekretaris, Irban wilayah, para auditor, P2UPD dan auditor kepegawaian. Dalam SOP telah dipisahkan peran masing pejabat struktural maupun peran JFT sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Oleh karena itu, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, Inspektur melakukan ekspose atas SOP Pengawasan Reguler. Disampaikan inspektur, bahwa SOP ini adalah salah satu instrumen untuk mengukur kualitas hasil pengawasan. Namun demikian, sebaik apapun kualitas hasil pengawasan tetapi disampaikan tak tepat waktu, maka informasi yang ingin disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan menjadi tidak penting lagi. Untuk itulah SOP pengawasan juga mengatur tentang batas waktu penyelesaian laporan hasil pengawasan.