AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

 photo WORKSHOPAKRUAL.gif
Dalam rangka mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang sudah harus dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Banjar mengirimkan 6 (enam) auditor dan 2 (dua) pengelola keuangannya untuk mengikuti Workshop Akuntansi Berbasis Akrual yang diselenggarakan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Penyelenggaran workshop di Hotel banjarmasin International pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 7-8 Februari 2014. Penyertaan workshop ini dinilai sangat strategis mengingat secara kelembagagan Inspektorat adalah SKPD selaku entitas pelaporan yang harus memedomani peraturan tersebut, juga inspektorat sebagai pelaksana fungsi pengawasan.

Disampaikan sebagai bagian materi workshop, bahwa  konsekuensi diterbitkannya Permendagri 64/2013 adalah kewajiban Pemda untuk membuat Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Penetapan Perkada paling lambat tanggal 31 Mei 2014 dan harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, khususnya di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, perkada tersebut juga dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah. Tak terkecuali Inspektorat yang melaksanakan fungsi pengawasan wajib untuk mengetahui dalam rangka melakukan tugas reviu atas Laporan Keuangan Pemda. 

Mengingat kedudukannya yang sangat penting, maka penyusunan perkada tentang kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak. Dalam pembahasannya,perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian,kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diantisipasi implementasinya. Selama ini kebijakan akuntansi disusun dengan menuliskan kembali atau pengulangan (redundancy) kembali hampir seluruh isi standar akuntansi yang diatur oleh peraturan pemerintah ke dalam peraturan kepala daerah. Seharusnya perkada hanya mengambil unsur-unsur pokok dari SAP, lalu mengembangkan dalam pilihan-pilihan metode, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. 

Tidak seperti SAP berbasis kas,laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual yang harus disajikan selain meliputi laporan yang selama ini disusun (basis kas menuju akrual) yaitu: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), juga ditambah dengan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

Selain membuat perkada tentang kebijakan akuntansi, pemda juga punya kewajiban untuk menyusun Bagan Akun Standar (BAS). Bagan akun standar merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan nantinya digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian dalam buku besar, pengiktisaran pada neraca saldo, dan penyajian dalam laporan keuangan. 

Inspektur menegaskan bahwa penyertaan aparat Inspektorat Kabupaten Banjar dalam workshop Akuntansi Berbasis Akrual, selain ditujukan untuk peningkatan kapasitas aparat yang memang menjadi target kinerja Inspektorat dalam renstranya, juga untuk mendukung peran inspektorat sebagai katalis melalui proses pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi maupun kegiatan pembinaan lainnya.