PKS SKP

 photo PKS_SKP.gif
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan babak baru bagi pembinaan Pegawai Negari Sipil (PNS) di Indonesia. PNS tidak lagi satu-satunya sebagai ASN, tetapi ada aparatur yang lain yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Kedepan, dengan UU ASN tersebut para pegawai lebih dituntut untuk menunjukan kinerjanya yang akan dinilai dan diukur secara kuantitatif dan kualitatif dari pencapaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dibuat setiap tahun. Penyusunan SKP dan Penilaian kinerja wajib diberlakukan tahun 2014 seperti amanat PP Nomor 46 tahun 2011. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Banjar selaku APIP harus memulai menerapkan SKP.  


Demikian disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar dalam pengantar kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) SKP yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional tertentu. Disampaikan pula bahwa jika dalam setahun SKP-nya tidak tercapai, akan ada sanksi disiplin yang diterapkan. Dengan demikian, pegawai tidak bisa lagi bekerja asal-asalan karena pola pikir dan anggapan selama ini bahwa PNS yang rajin dan malas sama saja gajihnya tidak berlaku (Insya Allah). 

SKP akan menjadi dasar Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas pencapaian target kinerja dalam SKP dan penilaian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seorang Pegawai. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap Pegawai. 

Penerapan sistem Penilaian prestasi kerja yang merujuk pada SKP bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. 

Pada dasarnya, SKP merupakan ujung distribusi beban pencapaian target Nasional dari mulai pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi umum, jabatan pengawas, jabatan pelaksanan sampai jabtan fungsional tertentu maupun fungsional umum. Prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah. 

Selanjutnya, narasumber PKS H. Wijaya Tanijaya, S.Pd, MBA selaku Auditor Kepegawaian Madya di Inspektorat Kabupaten Banjar menerangkan bahwa pengisian form SKP harus memperhatikan tupoksi dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selain itu, SKP untuk jabatan struktural dan fungsional tertentu terdapat perbedaan yaitu adanya besaran angka kredit untuk setiap kegiatan tugas pada Jabatan fungsional tertentu. PKS SKP dilanjutkan dengan praktik pengisian SKP.