ASSESMENT TATA KELOLA APIP

 photo ASSESMENT.gifMengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP, Tim evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Assesment Tata Kelola di Inspektorat Kabupaten Banjar dengan Pengendali Teknis (Dalnis) bapak Taufan dan Ketua Tim Ibu Suzan dibantu dengan 3 (tiga ) orang anggota tim. Pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, hasil assesment diekspose oleh tim evaluasi BPKP dihadapan Inspektur dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar dan Koordinator Jabatan Tertentu yang sekaligus mewakili auditor, satu anggota Pejabat pengawas (P2UPD) dan satu anggota Auditor Kepegawaian. Para pejabat fungsional Tertentu tersebut disertakan untuk menambah wawasan mereka dan juga memberikan gambaran pada tim evaluasi BPKP bahwa Inspektorat Kabupaten Banjar saat ini bukan hanya milik "auditor" saja.

Dalam melakukan penilaian, tim BPKP menggunakan model yang "diadopsi" atau bahkan diambil langsung dari model yang dikembangkan oleh Insititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM). Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu Peran dan Layanan ; Pengelolaan Sumber Daya Manusia ; Praktik Profesional ; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja ; Budaya dan Hubungan Organisasi ; serta Struktur Tata Kelola.

IA-CM juga membagi kapabilitas intern auditor dalam 5 level yaitu level I-initial, level 2-infrastructure, level 3-integrated, level 4-managed dan level 5-optimizing. Disampaikan oleh bapak Taufan selaku dalnis bahwa sampai saat ini, hanya ada 1 (satu) Inspektorat Jenderal di lingkungan Pemerintah Pusat yang telah menduduki level 3 yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sementara 5,74 % atau sebanyak 19 APIP Pusat dan Daerah menduduki level 2 IA-CM. Sedangkan untuk level 1 masih 93,96% atau sebanyak 311 APIP Pusat dan Daerah. 

Kondisi pada level 1 diantaranya proses pelaksanaan audit tidak berkelanjutan, tidak memiliki pedoman SOP pengawasan intern, dan kemampuan APIP tergantung pada kemampuan masing-masing individu. Pada Level 2, APIP sudah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dan telah ada pengembangan profesi untuk masing-masing individu APIP. Level 3, APIP sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian internal. Level 4, APIP telah mampu memberikan jaminan secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern. Dan pada Level 5, APIP sudah menjadi agen perubahan. Dalam struktur pemerintahan peran APIP sudah independen, bebas terhadap berbagai intervensi serta telah mempunyai kewenangan penuh terhadap proses kegiatan audit internal yang dilaksanakan.

Ekspose hasil evaluasi oleh Ibu Suzan selaku ketua Tim beserta anggotanya berkembang menjadi diskusi yang menarik. Tidak bermaksud untuk menolak hasil penilaian, Inspektur hanya ingin mencoba memberikan perspektif yang berbeda pada tim evaluasi atas indikator-indikator penilaian. Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang memiliki jabatan fungsional pemeriksa lain diluar auditor, memerlukan kebijakan yang mampu menjadi landasan umum bagi para jjabatan fungsional tersebut. Sementara masing-masing instansi pembina jabatan fungsional belum mengakomodasinya, maka menjadi kewajiban Inspektur Kabupaten Banjar untuk mengaturnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Dapat dimaklumi bahwa perspektif tim BPKP dalam melakukan assesment akhirnya lebih "auditor sentris" dengan ukuran-ukuran pembanding dari tatakelola BPKP yang lebih homogen, mengingat referensi yang digunakan adalah peraturan kepala BPKP dan model IA-CM yang dikembangkan oleh IIA. Namun demikian memperhatikan kondisi Inspektorat daerah yang lebih heterogen perlu menjadi pertimbangan dalam penilaian. Tidak bisa menafikan bahkan mengecilkan keberadaan jafung pengawasan lain, bahkan apabila diperhatikan dalam UU ASN ternyata keberadaan auditor kepegawaian telah diakui.

Satu hal penting yang juga disampaikan oleh inspektur yaitu keberadaan IAC (Internal Audit Charter) atau Piagam Pengawasan Intern yang sepertinya menjadi dokumen yang dianggap paling penting dalam IA-CM. Bahwa tata aturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal adanya piagam, sehingga keberadaan piagam tersebut tidak akan mempunyai pengaruh dan konsekuensi apabila dijadikan kriteria dalam pemeriksaan. Oleh karena itu mengukur keberadaan IAC secara formal bukan substansial seperti seremonial belaka apalagi IAC disusun dengan menuliskan kembali atau pengulangan (redundancy) kembali hampir seluruh isi peraturan yang sudah ada.