BERBAGI PENGALAMAN DENGAN SUKAMARA

 photo SUKAMARA.gif
Dengan menghabiskan waktu tempuh selama 18 jam perjalanan darat, Inspektur Kabupaten Sukamara Bapak Drs. Prihatin yang didampingi oleh Sekretaris bapak Dahlan dan Kasubag evaluasi/pelaporan Hendryawan tiba di kantor Inspektorat Kabupaten Banjar pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2014 jam 9.00 WITA. Kedatangan tamu dari Kabupaten Sukamara tersebut diterima langsung oleh Inspektur beserta Kencanawati, SHut, MT selaku sekretaris dan Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu Auditor Muda Yusriansyah, SE. Adapun maksud kedatangan Inspektur Kabupaten Sukamara adalah untuk berbagi pengalaman tentang fungsi dan tugas Inspektorat berdasarkan Standart Operating Procedured (SOP) pengawasan.
 

Kabupaten Sukamara terletak di provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu kota kabupaten berada di Sukamara dan memiliki luas wilayah 3.827 km² Kabupaten Sukamara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2003 tentang Pengukuhan/Pemekaran 8 Kabupaten pada tanggal 10 April 2003. Menurut Hikayat Banjar, nama Sukamara diberikan oleh Pangeran Dipati Anta-Kasuma, raja pertama Kerajaan Kotawaringin. Dengan selisih luas wilayah kurang dari 1000 km² dari wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Sukamara hanya memiliki 5 kecamatan dengan 32 desa. Oleh karenanya jumlah obyek pemeriksaan (obrik) di Inspektorat Kabupaten Sukamara tidak sebanyak Inspektorat Kabupaten Banjar yang mencapai 800-an obrik, demikian disampaikan oleh Drs. Prihatin dalam menyampaikan pengalamannya. 

Sementara itu, Inspektur kabupaten Banjar menyampaikan beberapa poin penting dalam proses penyusunan SOP pengawasan dan SOP lainnya. SOP Inspektorat dibuat dengan berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan SOP di Lingkungan Kabupaten Banjar dan Peraturan Bupati Nomor 52 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banjar. Hal penting lain dalam menyusun SOP adalah menilai risiko dan kegiatan pengendalian yang diperlukan, keduanya merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)yang diakomodasi dalam pedoman penyusunan SOP. 

Metode yang digunakan dalam penilaian risiko adalah dengan CSA (Control Self Assesment). Diawali dengan menginventarisir semua risiko yang akan menghambat tujuan kegiatan, untuk kemudian dilakukan pembobotan masing-masing risiko melalui brainstorming dari seluruh aparat. Pembobotan risiko dilihat dari seberapa sering terjadinya dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dalam mencapai tujuan. Risiko yang memiliki bobot besar harus diberi prioritas untuk kegiatan pengendalian, sementara risiko yang kecil bahkan dapat diabaikan apabila kegiatan pengendalian yang akan dilakukan menjadi tidak efektif, efisien dan ekonomis. 

Sekedar bahan untuk menambah referensi, maka di akhir pertemuan Inspektur Kabupaten Banjar menyerahkan satu eksemplar SOP pengawasan kepada Inspektur Kabupaten Sukamara. SOP yang diserahkan sebenarnya adalah untuk kepentingan internal Inspektorat Kabupaten Banjar yang mungkin masih perlu reviu berulang-ulang untuk menuju kesempurnaan. Oleh karena itu, inspektur mengharapkan agar SOP tersebut tidak digandakan.