MOU PEMDA, BPD DAN BPK

 photo MOUBPK.gif
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan tugas kepada Kepala Daerah untuk meyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atas Keuangan Negara termasuk didalamnya keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, melalui Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan kepada BPK diberikan kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang serta mengakses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 

Untuk menindaklanjuti amanat dari kedua undang-undang tersebut dan dalam rangka mningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan, maka pada tanggal 21 Maret 2014 dilakukan Rapat Pembahasan Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di ruang aula Kantor BPK Kalsel. 

Rapat dihadiri oleh para pimpinan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili dan pimpinan BPD Kalsel. Dalam sambutan pembukaan, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa kesepakatan yang dibangun antara Pemda, BPD dan BPK dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama. Adapun substansi dari kesepakatan tersebut berkaitan dengan akses data transaksi rekening Pemerintah Daerah secara online pada BPD Kalimantan Selatan. dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan proses pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan akan menjadi efektif dan efisien. 

Selanjutnya rapat diisi dengan sesi tanya jawab yang dimoderatori Kepala Sub Auditorat Kalsel I bpk Subekti. Secara umum, substansi dari konsep kesepakatan bersama Pemda, BPD dan BPK sudah dapat dipahami oleh para peserta rapat. Karena ada atau tidak adanya kesepakatan bersama ini, BPK punya kewenangan berdasarkan undang-undang untuk meminta dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan kepada auditi, dan bagi auditan yang tidak memberikan dokumennya dapat dikenakan sanksi pidana. Yang perlu ditindaklanjuti kemudian adalah perlunya aturan pelaksanaan yang dibuat dalam petunjuk teknis yang disusun dan disepakati oleh para pihak. 

Sebelumnya, MOU juga sudah pernah dilakukan antara pemda dan BPK yaitu electronic audit (e-Audit), dalam e-Audit juga disepakati tentang pengambilan data penatausahaan keuangan secara elektronik. Dengan adanya transfer data secara elektronik ini, maka proses pemeriksaan yang dilakukan semakin efektif dan efisien. Tim pemeriksa melalui admin dapat langsung mengakses laporan penatausahaan keuangan dan transaksi-transaksi keuangan di kas daerah secara on time.