PENYELESAIAN PIUTANG PNBP MINERBA

 photo TAMBANG-1.gif
Hari Rabu dan Kamis tanggal 5 dan 6 Maret 2014 bertempat di Himalaya Ballroom, Lantai IV, Gedung BOEC Hotel Banjarmasin International, Banjarmasin dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Mineral dan Batubara (Minerba) Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Minerba Kemeneterian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sosialisasi diikuti oleh Dinas Pertambangan provinsi/kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektorat Kabupaten Banjar dan para pengusaha pertambangan selaku wajib bayar PNBP. 

Pembukaan Sosialisasi dilakukan oleh R. Suchyar selaku Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Dalam sambutannya, Dirjen Minerba meyampaikan bahwa dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah untuk memaksimalkan fungsi dan manfaat kekayaan alam melalui kebijakan dan peraturan perundangan. Salah satunya adalah optimalisasi pendapatan negara yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam melalui penyelesaian piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Minerba. 

Sosialisasi dilanjutkan dengan paparan dari Paul Lubis selaku Direktur Pembinaan Program Minerba tentang penyelesaian piutang dari hasil pemeriksaan BPK dan tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP yang meliputi piutang iuran tetap dan Royalti. Pemaparan selanjutnya secara panel disampaikan oleh Muchtar Husein selaku inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Saiful Anwar Nasution selaku Auditor Utama IV BPK-RI dan Abdan Abdi Perdana selaku Deputi Pengewasan Pemerintah bidang Ekonomi BPKP yang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas PNBP dari Mineral dan Batubara. 

Yang patut direnungkan kemudian, bahwa sebagai anak bangsa yang sudah diberi pelajaran tentang UUD 1945 sejak tingkat sekolah dasar tentu sangat hafal dengan bunyi pasal 33 ayat 3 UUD 1945, apalagi pasal tersebut paling sering menjadi soal dalam tes hasil belajar. Namun demikian, sampai saat ini implementasi dari pasal tersebut masih belum dirasakan sepenuhnya oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Seolah ada satu benang merah yang terputus antara pendidikan, kebijakan dan pelaksanaannya. Semoga kedepan semua orang Indonesia yang punya akses ke sumber daya alam Indonesia memiliki komitmen untuk merealisasikan pasal 33 ayat 3 dan bukan hanya sekedar retorika belaka..