PENYELESAIAN TPKN OLEH BPK

 photo BPK.gif
Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggara hukum baik sengaja maupun lalai dari seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Penyelesaian kerugian negara/daerah perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara/daerah yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab bagi bendahara maupun pegawai negeri sipil. Tatacara tuntutan ganti kerugian negara/daerah maupun pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain diatur dengan peraturan pemerintah yang sampai saat ini belum ditetapkan sehingga menjadi kendala bagi daerah untuk mempercepat proses penyelesaian.

Sementara untuk menilai dan menetapkan kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.Untuk melaksanakan tugas tersebut telah diterbitkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (TPKN) terhadap bendahara menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu lembaga ad hock yang dibentuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan kewenangan BPK dalam menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara serta menerbitkan Keputusan-Keputusan BPK berkaitan dengan penetapan kerugian negara/daerah. Majelis Tuntutan Perbendaharaan diketuai oleh Wakil Ketua BPK dan beranggotakan Anggota BPK. 

Majelis mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas dokumen kasus kerugian negara terhadap bendahara yang disampaikan kepada BPK, menilai dan /atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara dan menilai dan memutuskan keberatan yang diajukan bendahara berkenaan dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW. 

Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Tuntutan Perbendaharaan didukung oleh Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, yang secara ex officio dijabat oleh Kaditama Binbangkum BPK-RI, yang dibantu oleh Panitera Pengganti dan Sekretariat Kepaniteraan. Diantara tugas kepaniteraan adalah menyiapkan statistik dan data kasus, pendokumentasian serta laporan perkembangan kasus; serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan administrasi dan persidangan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kaditama Binbangkum BPK-RI selaku Panitera Majelis TPKN melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisaasi dengan inspektorat selaku APIP pada Rabu tanggal 12 Maret 2014 bertempat di Hotel Century Atlet, Senayan - Jakarta. Rapat dipimpim oleh Bapak Eko Setyo Nugroho selaku Kabid Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah (KKPND). Hasil pembahasan rapat koordinasi tersebut nantinya  akan menjadi pertimbangan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK-RI untuk ditentukan status hukumnya melalui penghapusan atau penyelesaian kerugian dengan rekomendasi penerbitan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan Surat Keputusan Penetapan Pembebanan.