PENYERAHAN IHPS II 2013

 photo PANRB.gif
PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 54 mengatur bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu, APIP wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan Secara berkala, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada MenPAN & RB.

Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antar hasil pengawasan APIP Pusat dan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 42 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Tujuan penyusunan dan penyampaian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (IHP) APIP adalah untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP dan menjadi bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan intern pemerintah kepada Presiden. 

Untuk maksud tersebut, pada tanggal 24 Februari 2014 Inspektur telah memerintahkan Kencanawati S.Hut, MT selaku Sekretaris dan Min’am Naqi, ST,MT selaku Kasubag evauasi dan pelaporan Inspektorat Kabupaten Banjar beserta staf menyampaikan secara langsung Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS) II tahun 2013 Inspektorat Kabupaten Banjar ke Kementerian PAN dan RB di Jakarta dan diterima oleh Ibu Dra. Endang Purwaningsih, MAP selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. 

Dalam pertemuan secara langsung tersebut juga dikonsultasikan tentang pelaksanaan PMPRB online yang sebagian besar SKPD di Kabupaten Banjar telah melakukan penilaian dan mengisikannya secara online meski Pemkab Banjar bukan menjadi pilot project. Dijelaskan oleh Ibu Dra. Endang Purwaningsih, MAP bahwa PMPRB online lebih mengedepankan pada upaya perbaikan yang dilakukan oleh entitas bukan sekedar nilai. Landasan hukum PMPRB adalah Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB dan Permen PAN dan RB nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara online