EKSPOSE HASIL ASSESSMENT

 photo HASILASSESSMENT.gifAkhirnya laporan hasil assessment dari BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas tata kelola APIP di Inspektorat Kabupaten Banjar diterima dengan kesimpulan bahwa seluruh elemen yang dinilai meliputi Peran dan Layanan; Manajemen SDM; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; Struktur Tata Kelola dari Inspektorat Kabupaten Banjar berada pada Level 1 (initial). Metode assessment menggunakan pendekatan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh IIA (Institute of Internal Auditor) dengan mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Tidak mengejutkan bagi Inspektur atas hasil assessment tersebut mengingat salah satu dokumen yang dianggap penting oleh tim penilai BPKP belum dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Banjar, yaitu Internal Audit Charter (IAC) atau Piagam Audit Intern. Benarkah demikian ?

Keberadaan IAC memang menjadi problem di Inspektorat Kabupaten Banjar, bukan karena tidak bisa membuatnya, apalagi penyusunannya dengan melakukan  redundancy aturan yang ada, sama sekali tidak sulit mungkin hanya perlu waktu tidak lebih dari satu jam. Yang menjadi problem adalah dalam tata aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dikenal piagam sebagai sumber hukum formal kecuali piagam penghargaan yang layout sudah diatur dalam tata naskah dinas. Haruskah seorang pemeriksa memaksakan kehendaknya dengan menjadikan piagam sebagai kriteria dalam pemeriksaan ? Benarkah demikian ?

Bahwa  belum adanya Undang Undang Pengawasan sering merepotkan APIP khususnya di pemerintah daerah.  APIP di pemda memiliki karakteristik yang sangat kompleks baik dari sisi SDM, kelembagaan, peraturan per-UU yang diberlakukan. Ketidak seragam acuan peraturan perundang-undangan yang tidak dipahami secara komprehensif oleh instansi pembina akan menghasilkan sebuah opini yang bias. Kesan yang timbul  atas sebuah rekomendasi kemudian hanyalah justifikasi proses yang harus sama dengan instansi pembina yang relatif memiliki karakteristik  homogen dan tidak begitu kompleks. Benarkah demikian ?

Salah satu problem aturan yang paling menonjol di APIP Pemda adalah tentang kedudukan PP 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kedua peraturan ini bermuara pada undang-undang yang berbeda, dan derivatik aturan dibawahnya pun akan berbeda. PP 79 tahun 2005 secara jelas menyatakan bahwa pelaksaanaan urusan pemerintah daerah dari perencanaan sampai pengawasan dikoordinasikan dengan menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Bukankah hal yang gegabah apabila dalam sebuah evaluasi harus menafikan keberadaan PP 79 tahun 2005 beserta turunannya di lingkungan APIP pemda. Benarkah demikian ?

Pada dasarnya, APIP pemda harus siap menerima semua kebijakan pemerintah pusat. Satu diantaranya adalah keberadaan Jabatan Fungsional Tertentu. Inspektorat Kabupaten Banjar saat ini memiliki 3 Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) yaitu auditor, P2UPD dan auditor kepegawaian. Ketiga PFT sama-sama memiliki dasar aturan pembentukannya, bahkan untuk untuk auditor kepegawaian keberadaannya disebutkan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Masing-masing PFT memiliki instansi pembina yang berbeda dan seharusnya satu sama lain tidak saling mendominasi dan merasa paling baik sendiri dengan menganggap PFT lain tidak penting sehingga tidak perlu ada. Oleh karena itu, keberadaan ketiga PFT di Inspektorat Kabupaten Banjar tetap akan dinaungi dan kepada mereka telah diatur tugas pengawasannya dalam SOP.  Benarkah demikian ?

Demikan disampaikan oleh Inspektur dalam ekspose Hasil Assessment Tata Kelola pada Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2014 hari Jumat tanggal 25 April 2014. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, maka beberapa saran yang diberikan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan level Inspektorat Kabupaten Banjar akan dilaksanakan setelah pasti dasar peraturannya yang mudah-mudahan terakomodasi dalam draft rancangan undang-undang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah berkaitan dengan SDM, kelembagaan dan tatakelolanya. Benarkah demikian ?