GELAR E-AKIP

 photo SAKIP.gif
Berbeda dengan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan, penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) terkesan agak terabaikan. Pemerintah terlihat serius ketika menyusun Laporan Keuangannya karena dampak Laporan keuangan yang di audit oleh BPK sangat luas bahkan seringkali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi maupun serangan politik, padahal audit BPK atas laporan keuangan pemerintah lebih pada penilaian kewajaran dan kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dan atas audit BPK terhadap Laporan Keuangan tersebut, sampai saat ini tidak ada satu lembaga pun di Indonesia yang  tidak ada temuannya, bahkan instansi penegak hukum dan lembaga yudikatif lainnya.

Sebenarnya, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sama pentingnya karena keduanya merupakan amanat dari Undang Undang nomor 1 Tahun 2004 yang diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Terhadap keduanya Inspektorat  punya kewajiban untuk melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di SKPD 

Fungsi inspektorat dalam mengevaluasi AKIP merupakan siklus didalam  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk sekarang ini, hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-AKIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB menunjukkan bahwa sebagian besar AKIP pemerintah daerah berada dibawah CC (cukup baik) atau dengan nilai 50 - 65. 

Untuk meningkatkan nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Banjar yang pada tahun 2012   telah mendapat predikat Cukup Baik (CC), maka Inspektorat  dan Bappeda Kabupaten Banjar melakukan gelar evaluasi AKIP pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 di aula Kantor Inspektorat Kabupaten Banjar. Gelar ini dimaksudkan untuk menyatukan pandangan atas target-target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2013 sesuai dengan RPJMD, Rencana Stratejik (Renstra), Rencana Kerja (Renja) tahun 2013, Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2013 dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Gelar yang dihadiri oleh Inspektur, Kepala Sekretariat Bappeda, Kasubag Program Bappeda, Pejabat Fungsional Perencana Bappeda, dan Tim evaluasi AKIP Inspektorat Kabupaten Banjar menghasilkan perbaikan-perbaikan sebagai bahan reviu renstra. Dalam kesempatan tersebut inspektur menyampaikan bahwa kedepan harus ditingkatkan komitmen dalam penyusunan alokasi anggaran dengan lebih memperhatikan pencapaian target-target kinerja agar pelaksanaan anggaran lebih efektif. Program dan kegiatan yang tidak berbasis kinerja seharusnya dihilangkan.