IMPLEMENTASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014

 photo UU6TAHUN2014.gifDalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan oleh karenanya keberadaan desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut harus diwujudkan.


Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pada desa diberikan biaya/anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang prosentasenya sekitar 10 persen.

Implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 menjadi perhatian Inspektorat Kabupaten Banjar, mengingat kemampuan perangkat desa saat ini masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari hasil pengawasan atas pembinaan penyelenggaraan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar selama ini masih belum menunjukan kedisiplinan para perangkat desa dalam memenuhi kewajiban untuk membuat administrasi desa sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2006.

Kondisi tersebut berisiko terjadinya permasalahan hukum atas penggunaan anggaran, dan tidak menutup kemungkinan implementasi UU Desa akan banyak membawa korban perangkat desa untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum. Demikian disampaikan oleh Inspektur dalam In House Training tentang UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan nara sumber Drs. H. Sakarani, MAP selaku Irban Wilayah I Inspektorat Kabupaten Banjar

Oleh karena itu penting bagi Aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mengantisipasinya dengan meningkatkan pemahaman atas UU Nomor 6 Tahun 2006 melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Dengan bekal pengetahuan UU tersebut, diharapkan aparat pengawas dalam melakukan pengawasan atas pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat membantu meningkatkan kesadaran para perangkat desa akan pentingnya administrasi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran.