INTEGRITAS DALAM AUDIT PNPM

 photo PNPM-1.gif
Seperti tahun-tahun sebelumnya, mengawali pelaksanaan audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Pedesaan dilakukan kegiatan entry briefing pada hari Senin tanggal 21 April 2014 di ruang rapat kantor Inspektorat Kabupaten Banjar. Entry Briefing di pimpin langsung oleh Inspektur yang didampingi oleh Tim audit yang diketuai oleh Firdaus Abdi dengan anggota Rahmadi, ST dan Jetty Yusriah, SE. Hadir dalam kegiatan tersebut Drs. Sirajjudin selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) PNPM Kabupaten Banjar tahun 2013, Fasilitator Kabupaten (Faskab), Pejabat Pembuat Komitmen  dan fasilitator Kecamatan (Faskec) Aranio, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Pengaron.

Sesuai SOP di lingkungan inspektorat Kabupaten Banjar, dalam entry briefing disampaikan oleh Inspektur tentang dasar hukum dan tujuan audit PNPM. Juga disampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian risiko, telah diambil 9 sampel uji desa dari 3 kecamatan yang akan di audit. Faktor risiko yang digunakan untuk menentukan prioritas audit yaitu risiko terjadinya konflik, Initial audit, pernah/ tidak pernah dilakukan audit, dana yang dikelola, asksesibiltas dan rentang kendali fasilitator.

Adapun hal penting yang ditekankan oleh Inspektur dalam entry briefing tersebut adalah mengingatkan kembali bahwa PNPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan dan mensejahterahkan rakyatnya. Oleh karena itu, semua stake holder termasuk tim audit harus berkomitmen menjadi pendorong untuk mewujudkan tujuan tersebut, bukan sebaliknya dengan melakukan tindakan KKN termasuk dari tim pemeriksanya sendiri.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen, dilakukan penandatangan Pakta Integritas oleh inspektur, tim audit dan auditi. Pakta integritas didasarkan atas peran yang pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepostisme dan tidak melibatkan diri dalam perbuat tercela. Sejalan dengan Kode Etik yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Banjar, maka diminta kepada PJO Kab, Faskab, PPK dan Faskec untuk tidak memberi apapun (suap, hadiah, bantuan, menyediakan makan dan minum) baik langsung maupun tidak langsung kepada Tim audit.  

Inspektur menegaskan bahwa yang diperlukan oleh tim pada saat meng-audit hanyalah kelancaran menyediakan dokumen yang diperlukan, pemberian keterangan dengan transparan, jujur dan data-data lain yang dibutuhkan sehingga hasil audit nantinya dapat menjadi bagian perbaikan penyelenggaraan PNPM kedepan. Acara selanjutnya diisi dengan pemaparan rencana program kerja audit oleh ketua tim audit sebagai bahan untuk persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan.