PERILAKU KERJA

 photo PERILAKUKERJA.gif
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil harus sudah dilaksanakan dan mengganti DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)terhitung sejak 1 Januari 2014 ini. PP 46 tahun 2011 bertujuan agar penilain melalui DP3 yang selama ini hanya bersifat kualitatif dan subyektif, menjadi penilaian target-target yang jelas dan terukur melalui dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) . SKP merupakan salah satu dari dua unsur penilaian prestasi kerja yang diatur dalam PP 46 tahun 2011, unsur lainnya adalah Perilaku kerja yang berupa penilaian atas tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau sikap untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PP 46 tahun 2011 mensyaratkan bahwa setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Sementara  untuk penilaian perilaku kerja terlihat masih bersifat subyektif seperti DP3. Dalam Penilaian Prestasi Kerja, kedua unsur di-prosentase-kan dengan 60 % SKP dan 40 % untuk Perilaku kerja.

Memperhatikan uraian 6 subunsur dalam unsur penilaian perilaku kerja yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan yang masih bersifat kualitatif dan subyektif, maka pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 dilakukan pemaparan parameter atas ke 6 subunsur perilaku kerja oleh inspektur. Parameter tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penilaian karena sifatnya kuantitatif dan langsung dikaitkan dengan perilaku dalam  pencapaian target yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Parameter tentang orientasi pelayanan dibuat untuk memperjelas kembali definisi sikap baik dan sopan untuk memudahkan mengukur sikap aparat pengawas Inspektorat dalam proses pengawasan dari mulai entry briefing sampai exit meeting. Selanjutnya, Parameter tentang integritas dikaitkan dengan pelaksanaan kode etik dan pakta integritas yang ada di Inspektorat Kabupaten Banjar.

Parameter ketiga tentang komitmen dibuat berhubungan dengan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang merupakan implementasi dari butir-butir sila dalam Pancasila seperti kebijakan green office Inspektorat yang mewajibkan membuang sampah secara tepat, penghematan energi, kelengkapan atribut kerja, mengikuti apel dan lainnya. Sedangkan untuk pameter tentang kedisiplinan dibuat dengan mengkonversikan pemenuhan hari kerja menjadi jam kerja. Dengan demikian bukan lagi akumulasi ketidak beradaan di hari kerja yang digunakan untuk dasar penilaian, tetapi akumulasi dari ketidakberadaan pada saat jam kerja.

Untuk parameter ke lima tentang kerjasama dikaitkan dengan kerjasama dalam menyelesaikan tugas melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), ekspose hasil pengawasan, elspose hasil diklat dan kebersamaan lainnya. Yang tidak diberikan parameter hanya subunsur kepemimpinan, dalam subunsur ini inspektur hanya menekankan dan mengingatkan bahwa pemimpin harus mampu menjadi teladan dan pintar merasa.

Dengan ditetapkan parameter tersebut, maka semua pegawai Inspektorat Kabupaten Banjar akan diberlakukan secara adil dan tidak ada "anak emas", karena semua dinilai dengan  alat ukur yang jelas dan sama, baik untuk Sasaran Kerja Pegawai maupun Perilaku kerja