ENTRY TP-TGR BPK-RI

 photo ENTRYTP-TGR.gif
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), selain melaksanakan audit rinci atas LKPD, BPK juga melakukan pemantauan atas penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) kerugian keuangan negara/daerah. Dengan diketuai oleh Andia Rahma beserta dua anggota tim yaitu Roslina dan Septi Muryani, tim pemantau TP-TGR BPK-RI melakukan entry briefing pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 di kantor Inspektorat Kabupaten Banjar. Inspektur Kabupaten Banjar sebagai Wakil Ketua didampingi oleh Kasubag Evaluasi dan pelaporan yang juga sebagai anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Kabupaten Banjar menerima tim pemantau BPK sekaligus menyampaikan perkembangan proses penyelesaian TP-TGR di Kabupaten Banjar.

Pada dasarnya proses penyelesaian TP-TGR di Kabupaten Banjar telah berjalan, namun demikian ada beberapa kendala yang menghambat proses penyelesaian diantaranya adalah PNS yang wajib menyelesaikan TGR yang sudah meninggal, sakit, atau pengampunya tidak mampu. Disisi lain juga ada problem di peraturan perundang-undangan.

TP dan TGR mempunyai dasar peraturan yang berbeda. TP diatur dengan Peraturan Kepala BPK-RI Nomor 3 tahun 2007 tentang  tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara sedangkan untuk TGR masih bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang diatur kemudian dengan Peraturan Kepala daerah.

Perka BPK Nomor 3/2007 mengamanatkan bahwa proses penyelesaian kerugian yang diakibatkan oleh bendahara harus melalui BPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menentukan nilai kerugian negara. Ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan BPK dalam hal ini adalah unsur anggota BPK, dalam aturan tersebut belum diatur tentang pelimpahan untuk kriteria tertentu. Sehingga proses penyelesaian untuk satu kasus perbendaharaan dari mulai pembuatan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sampai Surat Keputusan Penetapan Pembebanan atau penghapusan akan melalui jalur yang panjang. 

Pemahaman atas kedua peraturan tersebut kadang juga berbeda antar setiap orang, meski secara jelas dinyatakan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dapat dilakukan melalui dua cara yaitu upaya damai dengan membayar sekaligus atau mengangsur dengan agunan melalui SKTJM dan apabila hal tersebut tak dapat dilakukan maka penyelesaian TP-TGR melalui Tim Majelis TPTGR, tetapi peng-administrasi-an atas kedua penyelesaian tersebut ternyata dipahami berbeda. Sepertinya perlu ada penyamaan persepsi pada semua pihak atas pemahaman tersebut.