PENUNTASAN SKP

 photo FINISHINGSKP.gif
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahn 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS mewajibkan bagi PNS untuk membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai pengganti DP3 pada tahun 2014 ini. Berdasarkan Pasal 3 ayat (12) PP 53 Tahun 2010, setiap PNS wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, dengan demikian SKP menjadi wajib keberadaannya. Kemudian disebutkan di Pasal 9 ayat (12), apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun tidak mencapai 25 %, maka kepada PNS tersebut akan dikenakan sanksi displin berat, sementara apabila kinerjanya hanya mencapai 25% sampai dengan 50% dijatuhi hukuman disiplin sedang.

SKP menjadi ukuran penilaian kerja PNS disamping Perilaku Kerja. Untuk Perilaku Kerja, Inspektorat kabupaten Banjar telah membuat parameter pendukung untuk memudahkan pengukuran secara kuantitatif atas ke enam unsur yang dinilai sehingga tidak ada lagi subyektivitas. Sementara untuk SKP telah dibuat SKP Inspektur yang mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT, Penetapan Kinerja (Tapkin, Rencana Kerja (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Acuan SKP Inspektur memang cukup lengkap, hal ini untuk menghindari terjadinya bias di tingkat bawah mengingat di Inspektorat bukan hanya ada jabatan administrasi tetapi juga fungional tertentu. 

Dengan adanya SKP Inspektur, maka secara berjenjang melalui distribusi beban kinerja disusun SKP dari Sekretaris yang diuraikan kemudian dengan SKP Kasubag dan diuraikan kembali oleh staf/fungsional umum. SKP Inspektur juga menjadi acuan bagi para Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) dan Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) yang ditempatkan pada masing-masing Irbanwil. Demikian disampaikan oleh Inspektur dalam rapat penuntasan SKP PNS di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar pada Senin tanggal 19 Mei 2014 yang didahului dengan pemaparan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN oleh Drs.H. Sakarani, MAP selaku Irbanwil I.

Yang menarik dalam rapat tersebut adalah saat membahas SKP dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Kedua Jabatan Fungsional tertentu tersebut memiliki perbedaan cara penilaian angka kredit. Perhitungan angka kredit untuk  JFA berdasarkan waktu (jam), sedangkan untuk  P2UPD berdasarkan materi pengawasan per jenjang jabatan.

Sesuai fungsi dan tugasnya, baik JFA maupun P2UPD adalah melaksanakan pengawasan dengan target sesuai SKP Inspektur, Tapkin dan Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar. Oleh karena itu Inspektur Kabupaten meminta pada JFA dan P2UPD untuk lebih memperhatikan target diatasnya lebih dahulu, selanjutnya baru diuraikan dalam  materi pengawasan untuk P2UPD serta materi dan waktu pengawasan untuk JFA.