RAPAT EVALUASI DAN KONSULTASI PBJ

 photo KONSULTASIPBJ.gif
Perjalanan waktu anggaran telah berada di akhir bulan pertama triwulan kedua, namun pelaksanaan lelang secara elektonik untuk pengadaan barang jasa (PBJ) di Pemerintah Kabupaten Banjar baru mecapai 51 % atau 89 paket dari 174 paket kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu perlu upaya untuk mempercepat penyelesaian lelang sehingga target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah untuk menyelesaikan semua proses pelelangan pada Bulan ke enam (B06) dapat direalisasikan. Demikian disampaikan Inspektur yang didampingi oleh Drs. Abdul Razak selaku Kepala Bagian Pembangunan Setda Banjar dan Tim Pembina PBJ Kabupaten Banjar dalam rapat evaluasi dan konsultasi Pengadaan Barang Jasa di Aula Barakat Kantor Pemkab Banjar yang dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkup Pemkab Banjar pada hari Rabu tanggal 30 April 2014.

Banyak akibat yang ditimbulkan dari lambatnya proses pelelangan diantaranya adalah rendahnya serapan anggaran yang berpengaruh pada kecilnya pencapain target-target kinerja utama, waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi pendek sehingga  berakibat pada kurangnya kualitas pekerjaan, risiko pemutusan/penghentian kontrak yang menjadikan infrastruktur mengalami penundaan untuk di fungsikan dan kondisi ini tentu merugikan masyarakat selaku penerima manfaat. 

Pelelangan adalah proses kerja bareng antara PPK dan Pokja. Tanpa  adanya koordinasi antara keduanya maka pelelangan tak bisa dilaksanakan. Dari hasil evaluasi masih ditemui kekurangan kelengkapan dokumen yang diserahkan PPK kepada ULP seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesiikasi dan lainnya. Kondisi ini menjadi penghambat  pokja tidak dapat melaksanakan pelelangan. Oleh karena itu, rapat evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan koordinasi sehingga memperlancar proses pelelangan.  

Selain melakukan evaluasi atas proses pelelangan, dalam rapat di aula Barakat tersebut juga dijadikan ajang konsultasi dari para PPK, PPTK dengan tim pembina PBJ Pemkab Banjar. Inspektur yang secara pribadi sebagai salah satu tim pembina PBJ mengingatkan kembali kepada para PPK untuk tidak ragu-ragu melaksanakan tugas di tengah ketidakpastian dan kerawanan hukum bagi mereka. Ketakutan para pelaksana kegiatan juga menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran dan menjadi isu nasional yang tak pernah terselesaikan karena banyaknya kepentingan pihak-pihak yang ingin mencari kesempatan.

Untuk mengurangi keraguan dari para pelaksana kegiatan, Inspektorat Kabupaten Banjar baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dapat diminta untuk melakukan audit operasional maupun probity audit atas proses pengadaan barang dan jasa. Yang terpenting bagi pelaksana kegiatan untuk selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan KKN.