BIMTEK KEUANGAN

 photo BIMTEKKEU.gif
Dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerisaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 bertempat di Aula Barakat Kantor Pemerintah Kabupaten Banjar diselenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemantauan / Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Sebagai narasumber kegiatan bimtek tersebut adalah Firdaus Abdi selaku audtor di Insektorat Kabupaten Banjar. Penugasan auditor Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai narasumber adalah dalam rangka penerapan paradigma baru APIP sebagai Counsulting dan bagian Early Warning System (EWS) dalam pengelolaan keuangan.


Disampaikan oleh Firdaus Abdi bahwa dalam penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah. 

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Perda tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang..