KONFERENSI AAIPI


Kamis tanggal 12 Juni 2014 bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, dilaksanakan Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2014 tentang Penerapan Paradigma Baru Pengawasan untuk Memenuhi Ekspetasi Pemangku Kepentingan dan Mengantisipasi Implikasi Hukum atas Kebijakan Publik. Konferensi diikuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama Lembaga, Inspektorat Jenderal Mabes TNI/ Polri, Inspektorat Provinsi dan perwakilan Inspektorat kabupaten Kota se Indonesia. Inspektur Kabupaten Banjar diundang sebagai salah satu peserta dari Provinsi Kalimantan Selatan. 

Konferensi dibuka oleh Chatib Bisrie selaku Menteri Keuangan RI yang berisi pentingnya memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance, counsultative, dan early warning system (EWS)dan juga katalisator. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Menteri PAN dan RB selaku Keynote Speech Konferensi tentang Kemandirian APIP dengan menempatkan posisi APIP yang independen terhadap manajemen organisasi, dan menempatkan APIP di kementerian/ lembaga/pemda dan menjadi bagian struktur APIP nasional. Sumber pembiayaan memiliki pembiayaan sendiri dan memiliki kemandirian pengelolaan keuangan APIP. Kepegawaian APIP memiliki kebebasan dalam mengangkat/memberhentikan dan pola mutasi pegawai APIP tanpa campur tangan pimpinan organisasi. Pola pelaporan diberikan kepada pimpinan organisasi dan kepada presiden.

Kegiatan selanjutnya adalah Diskusi Panel uang dibagi menjadi dua sesi. Diskusi Panel Pertama tentang Implikasi Hukum atas Kebijakan Publik dengan narasumber Dr. Bambang Widjojanto selaku wakil Ketua KPK, Kombes Achmad Wiyagus dari Bareskrim Polri, Dr.H. Asep Nana Mulyana kasubdit Tindak Pidana khusus lainnya dan Mas Ahmad Daniri selaku Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan moderator Drs. Gatot Darmasto Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Kesimpulan dari diskusi pertama adalah bahwa kebijakan publik tidak imun terhadap implikasi hukum, oleh karena itu kebijakan publik harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Diskusi panel kedua tentang Penerapan Paradigma Baru Pengawasan untuk Memenuhi Ekspetasi Pemangku Kepentingan dengan narasumber Dr. Binsar H. Simanjuntak selaku deputi Kepala BPKP Bidang Sospolbud, Prof. Dr. I wayan Ray, MA Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ir. Usman Hariman selaku Wakil Walikota Bogor dan V. Sonny Loho, AK, MPM Inspektur Jenderal Kemenkeu RI dengan moderator Andha Fauzie Miraza Inspektur Jenderal Kemendikbud RI. Kesimpulan dari diskusi panel kedua adalah APIP harus merubah paradigma dari hanya peran watchdog menjadi peran quality assurance, counsultative, dan early warning system dan juga katalisator tanpa meninggalkan peran pengawasannya. 

Hal penting yang dapat disimpulkan dari Konferensi tersebut adalah Pertama, penting memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance, counsultative, dan early warning system dan juga katalisator untuk menjaga agar kebijakan publik memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berimplikasi pada hukum pidana. Kedua, perlu kemandirian APIP dengan menempatkan posisi APIP yang independen terhadap manajemen organisasi, dan menempatkan APIP di kementerian/ lembaga/pemda dan menjadi bagian struktur APIP nasional.