REKONSILIASI TLHP BPK RI


Bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di aula H. Maksid, hari Senin dan Selasa tanggal 23 s/d 24 Juni 2014 dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi data dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pencocokan atas dokumen TLHP yang telah disampaikan melalui kegiatan rekonsiliasi antara Inspektorat daerah selaku wakil pemerintah daerah dengan tim evaluasi dari BPK RI sekaligus memantau perkembangan penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI. Acara tersebut dihadiri oleh Inspektur Provinsi, kabupaten dan kota se Provinsi Kalimantan Selatan 

Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI adalah suatu kewajiban bagi entitas/pejabat terperiksa seperti diamanatkan dalam pasal 20 Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sementara itu kewajiban untuk melakukan pemantauan diemban oleh BPK yang diatur melalui Peraturan Kepala BPK-RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelakasanaan Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK. 

Seperti disampaikan oleh Dr. H. Rizal Djalil selaku Anggota VI BPK-RI dalam makalahnya dihadapan para Gubernur, Bupati dan Walikota se Provinsi Bali, NTB,NTT dan Maluku di Denpasar Bali bahwa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan bukanlah semata-mata menyelesaikan rekomendasi dalam LHP, tetapi juga harus melakukan perbaikan atas sistem pengelolaan keuangan sehingga tidak ditemukan lagi adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. 

Atas upaya penyelesaian dan perbaikan tersebut, maka perlu dibuat Rencana Aksi (Action Plan) yang dapat menjelaskan keseluruhan strategi dan tindakan implementasi dengan pengalokasian sumber daya secara proposional dan optimal. Dalam pelaksanaan action plan diperlukan komitmen kepala daerah yang tinggi untuk mendorong efektifitas penyelesaian TLHP BPK-RI. 

Bagi Kabupaten Banjar, komitmen Bupati Banjar diimplentasikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar untuk melakukan upaya penyelesaian TLHP BPK-RI. Melalui dukungan dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait di Kabupaten Banjar penyelesaian TLHP diharapkan tidak melebihi dari 60 hari sejak diterbitkannya LHP. Namun demikian, masih terdapat kendala atas penyelesaian rekomendasi berkaitan dengan temuan pemeriksaan yang sudah lama dimana pemeriksa maupun terperiksanya sudah tidak ada, adanya perubahan peraturan dan adanya proses pengadilan yang sudah incrach.