WTP UNTUK LKPD BANJAR


Komitmen Bupati Banjar Sultan Khairul Saleh dalam memperbaiki tata kelola keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerntah (SAP).akhirnya membuahkan hasil. Setelah sebelumnya bertahan pada posisi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka pada Hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 betempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Banjar dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini merupakan satu dari sekian banyak penghargaan yang sudah diperoleh oleh Sultan Khairul Saleh selama menjabat sebagai Bupati Banjar.

Pemberian opini atas pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan penjelasan pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Selain opini, pemeriksa juga mengeluarkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk LHP atas kinerja. 

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada empat kriteria yang dipakai pemeriksa. Pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kedua kecukupan pengungkapan; ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan keempat efektivitas sistem pengendalian intern. 

Opini WTP adalah instrument dalam pengambilan keputusan yang tepat sebagai bentuk akuntabilitasnya laporan keuangannya. Namun demikian, predikat opini belum dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja pemerintah. Untuk mengetahui suatu kinerja masih diperlukan audit lanjutan seperti audit kinerja, audit kepatuhan dan atau audit khusus. 

Oleh karena itu, peran Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi strategis untuk menjaga korelasi positif antara opini WTP dan kinerja dengan melakukan audit lanjutan tersebut.